RIAUIN.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) turut mengawasi peredaran obat di luar apotek buntut lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak beberapa waktu terakhir.

Ma'ruf memerintahkan agar langkah penarikan obat-obatan berbahaya harus benar-benar diteliti. Ia tak ingin obat-obat tersebut masih beredar di pasaran dan dikonsumsi masyarakat.

"Kalau perlu bukan hanya yang di apotek-apotek, mungkin penyebab lain obat-obat misalnya di luar apotek juga harus dilakukan (penarikan)," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (22/10) dikutip dari cnnindonesia.

Ke depan, Ma'ruf juga meminta BPOM dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lebih selektif memberikan izin pemasaran terhadap produk obat-obatan.

"Kemenkes dan BPOM supaya juga selektif betul dalam memberikan izin edar obat-obatan bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ma'ruf menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian terkait kemungkinan ada unsur pidana usai penarikan sejumlah merk obat sirup, yang diduga menjadi penyebab lonjakan kasus kematian akibat gagal ginjal akut.

"Jadi itu apakah ada kesengajaan atau ada unsur lain, tetapi yang penting masalah-masalah yang menyangkut masalah soal pidana itu (ranah) kepolisian," katanya.

Hingga kemarin, Kemenkes mencatat kasus gagal ginjal akut mencapai 241 kasus di 22 provinsi. Dari total kasus, sebanyak 55 persen atau 133 pasien dilaporkan meninggal.

Dari jumlah itu, rinciannya mereka seperti mengeluhkan demam (202 pasien), kehilangan nafsu makan (123 pasien), malaise (119 pasien), mual (129 pasien), muntah (120 pasien), ISPA (108 pasien), diare (70 pasien), nyeri bagian perut (62 pasien), dehidrasi (51 pasien), pendarahan (15 pasien). (*)