Selain itu, secara khusus Ma'ruf Amin juga meminta pada Menpan RB agar melakukan kegiatan pendampingan dan koordinasi yang lebih intensif dengan daerah, utamanya dalam merealisasikan MPP digital.

Ia juga minta Mendagri perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan MPP, dengan memfasilitasi dari sisi kelembagaan, sumber daya anggaran dan pengembangan sistem penyelenggaraan MPP.

Kemudian, Menteri keuangan perlu mempertimbangkan pemberian sumber daya keuangan yang membiayai khususnya dalam bentuk DAK, untuk mendukung pembangunan MPP. Baik fisik maupun digital dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda.

"Bappenas perlu menyusun perencanaan dan penganggaran dalam rangka mencapai target pembentukan MPP di seluruh kabupaten kota. Menteri Komunikasi dan Informatika perlu menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik di MPP," ujarnya.

Ma'ruf Amin melanjutkan, reformasi birokrasi merupakan salah satu program besar dan strategis pemerintah. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang inovatif, tematik, kreatif dan berdampak luas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, hakikat reformasi birokrasi sendiri tercapai ketika masyarakat dapat menerima dan merasakan pelayanan publik yang berkualitas dengan mudah, cepat, murah dan transparan.

Disamping itu sebutnya, pemerintah juga bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya.

"Mulai dari pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana," tuturnya. -rls