Wapres Sebut MPP Tolak Ukur Keberhasilan Reformasi Birokrasi

RIAUIN.COM- Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten kota dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi nasional.

Karena itu, tim percepatan pembangunan MPP perlu bekerja dan berkoordinasi lebih intensif dalam pencapaian target kualitas dan kuantitas pendirian MPP.

"Selain itu perlu disusun peta jalan menuju MPP digital dengan memperhatikan integrasi dengan sistem OSS yang telah ada, serta keterlibatan swasta dalam MPP khususnya yang bergerak di bidang fintech," katanya, dalam pengarahan Wapres pada acara penandatanganan nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan MPP secara virtual, Selasa (28/6/2022).

Wapres RI juga menyampaikan perlunya dirumuskan model dukungan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan MPP di daerah, agar pelayanan publik yang baik pada masyarakat segera terwujud.

Selain itu, secara khusus Ma'ruf Amin juga meminta pada Menpan RB agar melakukan kegiatan pendampingan dan koordinasi yang lebih intensif dengan daerah, utamanya dalam merealisasikan MPP digital.

Ia juga minta Mendagri perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan MPP, dengan memfasilitasi dari sisi kelembagaan, sumber daya anggaran dan pengembangan sistem penyelenggaraan MPP.

Kemudian, Menteri keuangan perlu mempertimbangkan pemberian sumber daya keuangan yang membiayai khususnya dalam bentuk DAK, untuk mendukung pembangunan MPP. Baik fisik maupun digital dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda.

"Bappenas perlu menyusun perencanaan dan penganggaran dalam rangka mencapai target pembentukan MPP di seluruh kabupaten kota. Menteri Komunikasi dan Informatika perlu menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik di MPP," ujarnya.

Ma'ruf Amin melanjutkan, reformasi birokrasi merupakan salah satu program besar dan strategis pemerintah. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang inovatif, tematik, kreatif dan berdampak luas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, hakikat reformasi birokrasi sendiri tercapai ketika masyarakat dapat menerima dan merasakan pelayanan publik yang berkualitas dengan mudah, cepat, murah dan transparan.

Disamping itu sebutnya, pemerintah juga bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya.

"Mulai dari pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana," tuturnya. -rls