Ini adalah sebuah manuver politik yang dianggap sebagian orang sebagai pengkhianatan, tapi ada juga yangt menyebutnya sebagai keberanian yang datang terlambat.

Harmoko adalah Menteri Penerangan yang menjabat lebih dari satu dekade, dia dikenal luas sebagai wajah resmi Orde Baru di layar televisi. Ia tak hanya mengontrol arus informasi, tapi juga menjadi penghubung komunikasi satu arah dari Istana ke rakyat. 

Di balik senyum lembut dan suara datarnya, Harmoko memainkan peran penting dalam menjaga citra Soeharto tetap suci di mata publik. Bahkan ketika krisis moneter mulai mengguncang ekonomi Indonesia tahun 1997, Harmoko masih berdiri teguh mendukung pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden. 

Sebagai Ketua Umum Golkar dan DPR/MPR, dialah yang mendorong agar Soeharto melanjutkan kekuasaan ke periode ketujuhnya. Harmoko menyatakan rakyat Indonesia masih mendukung penuh Soeharto sebagai presiden melalui penelitian yang dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung dan Mendagri Yogi S Memet pada 1997.

Bahkan Harmoko langsung sigap melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang dikemas dengan agenda Safari Ramadhan. Sepulang dari kunjungan tersebut, Harmoko dengan yakin menyatakan rakyat masih menghendaki Soeharto menjadi presiden ketujuh kalinya. 

“Golkar yakin, Pak Harto tidak akan lari dari tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan rakyat. Setelah di-check and recheck, ternyata aspirasi masyarakat luas secara bulat mencalonkan kembali Pak Harto sebagai Presiden RI periode 1998-2003,” kata Harmoko di DPP Golkar pada 13 Januari 1998.

Tanda-tanda dan firasat bahwa kekuasaan Soeharto sedang berada di tubir jurang sebenarnya sudah terlihat dua bulan sebelum Soeharto tumbang. Palu sidang yang Harmoko pakai saat menetapkan Soeharto sebagai Presiden untuk ketujuh kalinya itu patah.

Kamis 12 Maret 1998, Soeharto melakukan kegiatan yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Hari itu dia bakal datang lagi ke gedung MPR untuk mengucapkan sumpah jabatan presiden periode ke-7 masa bakti 1998-2003. Dan seremoni ini seperti sudah menjadi ritual 5 tahunan yang berulang. 

Diawali pembacaan keputusan oleh ketua DPR/DPR Harmoko. Lalu dilanjut sumpah Presiden Soeharto dan Wakil Presiden B.J Habibie. Lalu berlanjut pada penandatangan dokumen dan bersalam-salaman, sebelum akhirnya Harmoko menutup rangkaian persidangan.

Ketika ingin mengayunkan palu dan mengetuknya di meja sebagai tanda ditutupnya sidang, Harmoko kaget bukan kepalang. Saat diketuk, tiba-tiba palunya yang keras itu patah menjadi dua. 

Kepala palu terlempar ke lantai, sementara gagangnya masih dipegang Harmoko. Suasana langsung hening seketika. Harmoko langsung tidak enak hati dan segera meminta maaf saat mengantar Soeharto ke lift sebelum pulang.

"Barangkali palunya kendor," kata Soeharto seraya menenangkan Harmoko. Harmoko persis seperti mayoritas orang Indonesia lainnya. Ketika sesuatu tidak bisa dijelaskan secara logis, maka beralih ke penjelasan mistis.

Sejak peristiwa itu dari hati kecil Harmoko berkata ada firasat yang tidak enak. Baginya, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Alias ada semacam 'panggilan' yang sulit dijelaskan. Sejak itu, dia selalu bertanya-tanya ada peristiwa apa selanjutnya.

Ternyata firasat Harmoko terbukti dua bulan kemudian. Penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi titik balik. Gelombang demonstrasi meluas. Rakyat marah. Kepercayaan publik runtuh. 

Dan di tengah suasana kacau itu, Harmoko melakukan sesuatu yang tak terduga. Pada 18 Mei 1998, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR, ia bersama pimpinan DPR/MPR lainnya menyatakan secara resmi agar Presiden Soeharto mengundurkan diri demi kebaikan bangsa. Pernyataan itu mengejutkan banyak pihak, termasuk Soeharto sendiri. 

“Pimpinan dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," begitu seru Harmoko didamping para wakil ketua DPR/MPR.

Pernyataan itu langsung ditentang oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan - Pangab, Jenderal Wiranto. Ia mengatakan seruan Harmoko itu inkonstitusional, pernyataan pribadi dan tidak mewakili institusi serta fraksi-fraksi di DPR. Namun Harmoko bergeming. 

21 Mei 1998, pukul 07.30 WIB, satu setengah jam sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti, rumah dinas Harmoko dikunjungi sejumlah pimpinan DPR. Harmoko, bersama para pimpinan DPR membahas materi yang akan dikonsultasikan dengan Soeharto. Harmoko saat itu menjelaskan perkembangan terbaru terkait rencana berhentinya Soeharto sebagai presiden.

Dalam pertemuan itu, para pimpinan DPR sepakat berpegang pada Pasal 8 UUD 1945. Jika Soeharto menyatakan mundur, Wakil Presiden akan diambil sumpahnya sebagai presiden pada sidang paripurna DPR, Jumat, 22 Mei 1998, yang bertepatan dengan peringatan Kenaikan Isa Almasih.

Harmoko kemudian berusaha menelepon Menteri Sekretaris Negara Sa’adillah Mursyid, tapi tak kunjung diangkat. Akhirnya Harmoko dan beberapa pimpinan DPR serta Sekjen DPR Afif Ma’roef bisa bertemu dengan Soeharto, yang didampingi oleh putrinya, Siti Hardijanti Rukmana, di Istana Merdeka, pukul 08.30 WIB.

Di Istana sudah hadir Wapres BJ Habibie, Mensesneg Sa’adillah Mursyid, dan Menhankam/Pangab Wiranto. Harmoko segera menyampaikan pendapatnya kepada Habibie mengenai pengambilan sumpah yang seharusnya dilakukan di gedung DPR, di hadapan para wakil rakyat. 

Ketua MA Sarwata menghampiri Harmoko dan menyatakan pembacaan sumpah di Istana tetap sah karena tak mungkin dilakukan di DPR, yang masih dikepung ratusan ribu mahasiswa itu.

Sarwata juga menyampaikan bahwa tidak boleh ada kekosongan kekuasaan sehingga pengucapan sumpah harus dilakukan sesegera mungkin. Setelah mendengarkan keterangan Sarwata, Harmoko bersama pimpinan DPR lainnya, seperti Syarwan Hamid, Abdul Ghafur, Fatimah Ahmad, Ismail Hasan Metareum, diminta Soeharto bertemu di ruang Jepara.

Saat itu Soeharto menanyakan apakah ada dokumen-dokumen lain, Harmoko menjawab tidak ada. Semua data dan aspirasi sudah dilampirkan dalam surat tanggal 19 Mei 1998. Selanjutnya Soeharto mengatakan, setelah memperhatikan sungguh-sungguh saran dan pendapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, dia bersedia berhenti sebagai presiden.

Harmoko sempat khawatir Soeharto akan mengambil tindakan negara dalam keadaan darurat. Tapi, setelah mengumumkan dirinya berhenti, Soeharto kembali datang ke ruang Jepara.  Dia mengucapkan terima kasih dan menyalami Harmoko CS dan berharap agar para pimpinan DPR/MPR ikut menjaga bangsa dan negara.

Di mata keluarga Cendana, Harmoko dianggap sebagai pengkhianat karena telah menjerumuskan Soeharto ke dalam krisis yang berujung pelengseran. Padahal, setahun sebelumnya, sebagai Ketua Umum DPP Golkar, Harmoko menyatakan rakyat Indonesia masih mendukung penuh Soeharto sebagai presiden. Dan memintanya melanjutkan kepemimpinan.

Bukan hanya Cendana yang memandang miring Harmoko. Para loyalis Soeharto mengecap Harmoko sebagai ‘Brutus’, yang menikam dari belakang. Hingga Soeharto kemudian jatuh sakit sejak 1998 hingga 2008, Harmoko tak pernah membesuknya. Alasannya, ia tengah sibuk mengurus pondok pesantrennya di Nganjuk, Jawa Timur.

Harmoko baru menengok Soeharto ketika terakhir kali dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 16 Januari 2008. Kabarnya, tak satu pun putra-putri Soeharto yang menyambutnya. Harmoko juga tidak diizinkan menemui Soeharto, yang tengah tergolek di ranjangnya di ruang ICU lantai lima rumah sakit itu. 

Permintaan Harmoko agar Soeharto mundur itu membuat opini publik terbelah. Ada yang menyebut Harmoko penakut karena baru berani bicara ketika kapal hampir tenggelam. Tapi ada juga yang menilai dia justru menjadi penyelamat, dengan membuka jalan bagi transisi kekuasaan secara konstitusional. 

Tapi yang pasti, keputusan Harmoko itu menjadi salah satu pukulan terakhir yang mempercepat runtuhnya Orde Baru. (ejk)