"Jika tidak mengembalikan sesuai surat pernyataan kesanggupan membayar,  maka kasus ini langsung kami naikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangkanya," tegas Kajari.

Saat dikonfimasi, apakah kasus ini ditutup atau tetap dilanjutkan ketahap berikutnya, Hadiman menjelaskan, apabila semua anggota DPRD baik yang aktif maupun tidak aktif dengan kesadarannya mengakui selisih tunjangan perumahan dan mengembalikannya ke kas negara, tentu kasus itu akan ditutup.

"Kalau mereka punya itikad baik untuk mengembalikan uang kelebihan tunjangan perumahan itu, tentu kasus ini tidak kita lanjutkan. Karena salah satu tujuan UU Tipikor adalah pemulihan kerugian keuangan negara," jelasnya.

"Jika pengembalian uang itu sudah masuk tahap penyidikan, maka kasus tetap dianjutkan sampai proes pengadilan, karena pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana," beber Hadiman.

Dia juga menyampaikan untuk alur pengembalian uang tersebut, setiap anggota DPRD harus mengembalikannya sendiri ke Bank Kepri Riau dengan nomor rekening Kasda Kabupaten Kuansing.

"Kita hanya menerima bukti setor saja," pungkasnya.--hen.