Menurutnya, PT DPN terkesan kurang peduli dengan masyarakat tempatan, program CSR masih minim, terindikasi luas HGU melebihi izin. Oleh sebab itu, tim terpadu akan bekerja keras untuk mendorong agar perusahaan taat aturan.

Dengan ketidakhadiran manajemen PT DPN pada Senin (30/8) di Gedung DPRD Kuansing, akhirnya pada hari yang sama, sekira pukul 14.00 WIB, Komisi II DPRD, instansi terkait dan BPN, Polsek, Camat, Kades mengunjungi kantor PT DPN Kuansing.

Sekira pukul 16.00 WIB, rombongan dialog dengan manajemen PT DPN, meminta PT DPN patuhi aturan berinvestasi.

Ketua Komisi II DPRD Kuansing Muslim mengatakan, dalam berinvestasi PT DPN tidak boleh arogansi, taati aturan, jalin hubungan baik kepada semua pihak.

"Ini untuk amannya berinvestasi di daerah, itu sesuai aturan," tegasnya.

Jika hanya untuk mengambil keuntungan saja, sebaiknya PT DPN berpikir ulang, karena, setakat ini terkesan perusahaan sawit ini justru mengedepankan arogansi. Selain itu, selama ini juga Pemkab Kuansing telah memberikan ruang untuk saling berkoordinasi.

Manajemen PT DPN Kuansing Muhammad Jais menyebutkan, sebagai perwakilan dari PT DPN, dirinya siap untuk bekerjasama dengan baik. "Namun, tidak bisa memutuskan, hasil dialog akan disampaikan ke pimpinan," janjinya.--nal.