“Sekarang saya minta pihak perusahaan untuk menunjukan semua izin HGU ini, mulai dari Amdal, Amdalalin lainnya, sehingga dapat kami hitung pajak yang harus dikeluarkan secara maksimal,” kata Wabup.

Dia merasa yakin, pihak perusahaan hanya membayar pajak sesuai dengan lahan yang tercantum didalam HGU saja. “Sementara yang diluar HGU bagaimana? Ini harus kita perjelas supaya daerah tidak dirugikan,” ucap Suhardiman.

Pada kesempatan itu, pihak perusahaan hanya diwakili oleh Humas PT CRS, Erwin. Padahal sebelumnya Wabup Suhardiman Amby telah mewanti wanti agar raoat tersebut dihadiri langsung oleh Direktur perusahaan. Namun himbauan itu tidak diindahkan oleh pihak perusahaan.

Dan pemanggilan berikutnya akan diadakan pada Kamis pekan mendatang. Jika Direktur perusahaan tetap membandel maka Pemda Kuansing akan mengambil langkah tegas.

Dalam kesempatan rapat Kamis kemarin Humas PT CSR, Erwin menjelaskan bahwa areal perusahaan adalah HPL Transmigrasi tahun 1981 seluas 12.000 hektar. Areal itu berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Mentri Dalam Negeri (Mendagri).

Setelah itu, ada perubahan menjadi 22.439, 5 hektar dengan rincian izin prinsip seluas 7.500 hektar dan pola kemitraan seluas 15.000 hektar.

“Untuk saat ini, luas HGU 2.291 hektar, dengan pola KKPA 10.000 hektar, ” sebut Erwin.

Dijelaskan Erwin, perusahaan tersebut memiliki tiga pabrik. Yakni PKS Citra 1, dengan kapasitas 60 ton perjam, bahan baku diambil berasal dari kebun plasma. Selanjutnya PKS Citra 2, dengan kapasitas 45 ton perjam dan PKS Citra 3 dengan kapasitas 30 ton perjam.

Selain itu, Erwin mengkui jika PT CSR sampai saat ini belum memiliki Izin Analisis Dampak Lalulintas (Amdalalin) untuk mengangkut hasil produksi perusahaan.

"Kami siap berkoordinasi, melengkapi kekurangan kelengkapan perizinan, ” janjinya di depan forum rapat kemarin.--hen.