PILIHAN
Riau Dibanjiri Produk Tak Berlabel Halal MUI Asal Jepang, Korea dan Cina
Ilustrasi
SETELAH diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun ini, pasar yang ada di provinsi Riau tidak saja dibanjiri produk dari negara-negara Asean, tapi juga produk dari negara non Asean.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengaku pemerintah provinsi Riau tidak mempersoalkan produk asal negara non anggota Asean turut membanjiri pasar. Sebab hal tersebut terjadi karena adanya kerja sama negara Asia lain, seperti Jepang dengan negara anggota Asean.
"Bahkan hal tersebut merupakan strategi dari negara lain ikut ambil peluang dalam pasar bebas Asean," sebutnya.
Menurut Andi, negara non anggota Asean tidak tertutup kemungkinan memiliki pabrik dan perwakilan di beberapa negara Asean. Sehingga dapat dengan mudah memasarkan produknya di Indonesia dan negara Asean lainnya.
Disisi lain, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluhkan maraknya produk makanan dan minuman dari Jepang, Cina dan Korea. Karena tiga negara tersebut bukan negara yang tergabung dalam kesepakatan MEA.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman, menyebutkan bahwa membanjirnya produk negara non MEA sangat merugikan Pekanbaru dari sisi keamanan. Sebab kebanyakan produk tersebut tidak mencantumkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia. TSR
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengaku pemerintah provinsi Riau tidak mempersoalkan produk asal negara non anggota Asean turut membanjiri pasar. Sebab hal tersebut terjadi karena adanya kerja sama negara Asia lain, seperti Jepang dengan negara anggota Asean.
"Bahkan hal tersebut merupakan strategi dari negara lain ikut ambil peluang dalam pasar bebas Asean," sebutnya.
Menurut Andi, negara non anggota Asean tidak tertutup kemungkinan memiliki pabrik dan perwakilan di beberapa negara Asean. Sehingga dapat dengan mudah memasarkan produknya di Indonesia dan negara Asean lainnya.
Disisi lain, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluhkan maraknya produk makanan dan minuman dari Jepang, Cina dan Korea. Karena tiga negara tersebut bukan negara yang tergabung dalam kesepakatan MEA.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman, menyebutkan bahwa membanjirnya produk negara non MEA sangat merugikan Pekanbaru dari sisi keamanan. Sebab kebanyakan produk tersebut tidak mencantumkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia. TSR
Berita Lainnya
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol
Uang Rp 122 Miliar Menanti di Tepian Narosa, Syaratnya Satu: Stempel PSN!
Bayang-Bayang Kasus Hukum Suhardiman Amby di Balik Penciutan Dana Sponsor Pacu Jalur
Tak Mempan Operasi Lokal, Pemulihan Sungai Kuantan Menunggu Perintah Langsung Presiden Prabowo
Dirut PLN Kawal Langsung Kelistrikan Nasional Jelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI dari Posko NTT
Geliat Pacu Jalur Tak Berbekas di Kas Daerah: Potensi Pajak Hotel Rp1,44 M Menguap
Realisasi Retribusi Perikanan Baru 5,16 Persen, Pajak Sarang Walet Kuansing Masih Nol