RIAUIN.COM - Menko Polhukam Mahfud MD menilai hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan terkait digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. Sebab menurut Mahfud jika akan dilakukan KLB harus memberitahu secara resmi KLB tersebut serta pengurus yang mengaturnya.

"Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB (Kongres Luar Biasa) Partai Demokrat. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa," kata Mahfud MD dalam video berdurasi tiga menit yang menjelaskan soal KLB Partai Demokrat, Sabtu (6/3/2021).

Sebab itu, dia menilai pertemuan yang tersebut dianggap sebagai temu kader partai. Pemerintah pun kata Mahfud tidak bisa menghalangi dan akan melanggar peraturan UU 9/1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat.

"Sehingga misalnya di Medan kita anggap ya sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan pasal 9/1978 tentang kebebasan menyatakan pendapat disitu orang boleh berkumpul, mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, syaratnya apa?" bebernya.