"Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pengurus partai di daerah yang lebih mengetahui dinamika tersebut. Itu prinsip dasar dari kebijakan Gelora dalam Pilkada ini," tegasnya.

Menurut Anis Matta, majunya Gibran dan Bobby dalam Pilkada 2020 tidak berkaitan dengan keinginan Jokowi untuk membangun dinasti politik di daerah.

Ia menilai setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti pemilihan secara langsung di Pilkada sesuai aturan yang berlaku. "Kalau jabatannya 'diwariskan' tanpa pemilihan langsung oleh rakyat baru bisa disebut dinasti," tegas Anis.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, dukungan Partai Gelora kepada anak dan menantu Jokowi, bukan berarti melanggengkan 'dinasti politik' kekuasaan.

Sebab, dalam terminologi negara demokrasi, dinasti politik tidak ada karena semua dipilih melalui prosesi politik, bukan warisan kekuasaan secara turun-temurun.

"Dalam negara demokrasi tidak akan terjadi dinasti politik, sebab kekuasaan demokratis tidak diwariskan melalui darah secara turun temurun. Tapi dia dipilih melalui prosesi politik, orang yang masuk prosesi politik itu, belum tentu menang dan belum tentu juga kalah," kata Fahri.

Menurut Fahri, dinasti politik saat ini hanya sebagai simbol saja seperti yang terjadi di Inggris, di mana pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu yang demokratis. "Suara rakyat disahkan oleh raja. Dinasti Windsor yang berkuasa di Inggris di 'kerangkeng' hanya sebagai simbol saja," katanya.

Di Indonesia sendiri, kata Fahri, juga pernah dipimpin oleh dinasti politik yang menurunkan kekuasaan secara turun temurun melalui 'darah' seorang raja, yakni pada masa Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin Syailendra, Kerajaan Majapahit hingga Kerajaan Mataram baru yang dipimpin Panembahan Senopati (Danang Sutawijaya).

"Kalau sekarang di Indonesia, satu-satunya dinasti politik yang tersisa, ya Dinasti Hamengkubuwono di Yogyakarta sebagai kelanjutan Kerajaan Mataram baru. Itupun kekuasaannya disamakan dengan gubernur, harusnya dinasti itu dipertahankan sebagai kekuatan simbol saja, tidak perlu diberi kekuasaan yang bertanggung jawab publik," katanya.

Fahri mengungkapkan, keputusan Partai Gelora mendukung Gibran dan Bobby di Pilkada 2020 mendapatkan reaksi beragam, ada yang pro dan kontra. Yang pro berpandangan sudah sepatutnya, Partai Gelora sebagai partai baru dan terbuka, berkolaborasi dengan siapa saja, termasuk dalam hal dukungan di Pilkada.

Sementara yang kontra menilai Partai Gelora dinilai akan ikut melanggengkan dinasti politik Presiden Jokowi. Apalagi selama ini Fahri Hamzah kerap mengkritik berbagai kebijakan Presiden Jokowi, sehingga dukungan Partai Gelora kepada Gibran-Bobby itu mengejutkan berbagai pihak.

"Saya berdebat dengan orang-orang yang mempersoalkan, Anda ngerti enggak sih arti dinasti sebagai konsepsi politik? Lalu, saya tanya lagi anda ngerti enggak oligarki sebagai konsepsi politik? Anda pasti enggak baca itu teori-teori terminologi dinasti politik," kata mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri pun memaklumi ketidakmengertian orang-orang yang mempersoalkan dukungan Partai Gelora kepada Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo dan Bobby Afif Nasution, karena terlalu banyak membaca terminologi dinasti politik di media sosial (medsos), bukan teori pengertian terminologi sebenarnya.

"Akhirnya jadi percakapan di pinggir jalan, percakapan orang yang tidak berkualitas. Jadi orang bodoh itu, tidak hanya di istana, tapi juga di pinggir jalan karena tidak berkualitas. Inilah problem kita, harusnya ada otoritas yang memperbaiki terminologi di sosial media," katanya. - tra