Dia mengklaim jika Pilkada ditunda, justru akan menimbulkan dampak negatif. Hasto menyoroti risiko politik yang muncul jika tak kunjung ada kepala daerah untuk periode lima tahun ke depan.

"Jika Pilkada ditunda, maka akan ada risiko politik. Sebab penundaan akan menciptakan ketidakpastian yang baru," ujarnya.

Hasto meyakini Indonesia bisa menuntaskan Pilkada di tengah pandemi. Ia melihat beberapa negara mampu menggelar pemilu di saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Sri Lanka saja berhasil di dalam menjalankan itu. Jadi maksud saya, mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan Covid tersebut," ucap Hasto.

Saat ini, Indonesia telah mencatat 218.382 kasus positif Covid-19. Sebanyak 8.732 orang telah dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 155.010 orang sembuh.

Desakan menunda Pilkada kembali mencuat setelah pelanggaran protokol Covid-19 secara massal pada masa pendaftaran. Bawaslu mencatat ada 316 kandidat di 243 daerah melakukan pelanggaran pada 4-6 September 2020.

Sejumlah kalangan menuntut penundaan Pilkada. Bahkan sebuah petisi yang diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat di change.org telah ditandatangani 30.715 orang per Senin (14/9/2020). - gha