PILIHAN
Rencana Prabowo Jadi Jembatan Damai FPI-Jokowi
Jakarta, Riauin.com - Langkah Prabowo Subianto dan Joko Widodo bertemu di stasiun MRT sudah mengejutkan publik, ditambah lagi dengan pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kejutan berlanjut. Kini Prabowo dikabarkan bersedia menjadi jembatan damai antara Jokowi dengan FPI, ormas yang tengah berusaha memperpanjang izin dari negara.
Jokowi telah memberi sinyal bahwa FPI bisa dilarang bila tak sejalan dengan Pancasila, ideologi yang dipegang negara plural ini. Dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jokowi menyebut 'sepenuhnya mungkin' melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya menjabat.
"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi seperti dilansir AP, Sabtu (27/7) lalu.
Hingga kini, FPI masih mengusahakan permohonan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Mereka masih terus melengkapi persyaratan yang diwajibkan Kementerian Dalam Negeri. Di tengah suasana ini, Prabowo diberitakan bersedia menjadi penengah antara FPI dengan Jokowi. Prabowo tidak ingin FPI dibubarkan.
Hal ini dinyatakan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra Irawan Ronodipuro kepada South China Morning Post (SCMP) dan dibenarkan oleh Irawan saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (3/8/2019).
"Prabowo akan berperan sebagai mediator bila izin FPI dicabut," kata Irawan.
Prabowo berpandangan, selama menghormati Pancasila, FPI tidak perlu dikucilkan. Mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 itu dinyatakannya merupakan sosok yang berkomitmen terhadap demokrasi.
"Prabowo percaya terhadap nilai dasar demokrasi yang menjamin hak untuk berkumpul. Dan bila FPI dilarang, maka ini akan menjadi preseden buruk dan berpotensi membuka pelarangan-pelarangan terhadap organisasi sipil lainnya," kata Irawan.
Sekretaris Umum FPI Munarman menanggapi baik maksud Prabowo. Dia menganggap Prabowo sebagai orang yang tepat untuk menepis fitnah dan isu Islamofobia.
"Setahu saya Pak Prabowo memang tidak memiliki fobia terhadap Islam, sehingga sangat wajar apabila Pak Prabowo memerankan posisinya untuk menghapus stigma dan label negatif terhadap Islam dan ormas Islam," kata Munarman.(int/no)
Jokowi telah memberi sinyal bahwa FPI bisa dilarang bila tak sejalan dengan Pancasila, ideologi yang dipegang negara plural ini. Dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jokowi menyebut 'sepenuhnya mungkin' melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya menjabat.
"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi seperti dilansir AP, Sabtu (27/7) lalu.
Hingga kini, FPI masih mengusahakan permohonan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Mereka masih terus melengkapi persyaratan yang diwajibkan Kementerian Dalam Negeri. Di tengah suasana ini, Prabowo diberitakan bersedia menjadi penengah antara FPI dengan Jokowi. Prabowo tidak ingin FPI dibubarkan.
Hal ini dinyatakan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra Irawan Ronodipuro kepada South China Morning Post (SCMP) dan dibenarkan oleh Irawan saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (3/8/2019).
"Prabowo akan berperan sebagai mediator bila izin FPI dicabut," kata Irawan.
Prabowo berpandangan, selama menghormati Pancasila, FPI tidak perlu dikucilkan. Mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 itu dinyatakannya merupakan sosok yang berkomitmen terhadap demokrasi.
"Prabowo percaya terhadap nilai dasar demokrasi yang menjamin hak untuk berkumpul. Dan bila FPI dilarang, maka ini akan menjadi preseden buruk dan berpotensi membuka pelarangan-pelarangan terhadap organisasi sipil lainnya," kata Irawan.
Sekretaris Umum FPI Munarman menanggapi baik maksud Prabowo. Dia menganggap Prabowo sebagai orang yang tepat untuk menepis fitnah dan isu Islamofobia.
"Setahu saya Pak Prabowo memang tidak memiliki fobia terhadap Islam, sehingga sangat wajar apabila Pak Prabowo memerankan posisinya untuk menghapus stigma dan label negatif terhadap Islam dan ormas Islam," kata Munarman.(int/no)
Berita Lainnya
Agung Nugroho Pimpin Kembali Demokrat Riau, Fokus pada Penguatan Struktur
Pemkab Kampar Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Terkait Keterbukaan Informasi
Hadirkan Air Bersih dan Bibit Produktif untuk Desa Talang Gedabu, Wujud PLN Menyalakan Harapan Masyarakat
Sebanyak 439 JCH Kloter BTH 11 Riau Diberangkatkan ke Madinah
Sebanyak 1.167 Rakit PETI Dibakar, Wakapolda Riau: Tak Ada Kompromi!
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Agung Nugroho Pimpin Kembali Demokrat Riau, Fokus pada Penguatan Struktur
Pemkab Kampar Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Terkait Keterbukaan Informasi
Hadirkan Air Bersih dan Bibit Produktif untuk Desa Talang Gedabu, Wujud PLN Menyalakan Harapan Masyarakat
Sebanyak 439 JCH Kloter BTH 11 Riau Diberangkatkan ke Madinah
Sebanyak 1.167 Rakit PETI Dibakar, Wakapolda Riau: Tak Ada Kompromi!
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V