Jakarta, Riauin.com -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai gagasan cawapres Sandiaga Uno menghapus Ujian Nasional dan menggantinya menjadi penelusuran minat dan bakat, bukan hal baru.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menilai penelusuran minat dan bakat sudah tertuang di undang-undang, yakni dalam bentuk ekstrakurikuler.

"Minat bakat menurut saya itu di undang-undang sudah disebutkan semacam ekstrakurikuler, ada pelajaran tambahan dan sebagainya. Jadi, apa yang disampaikan Mas Sandi itu bukan satu solusi karena sudah ada sebelumnya," ujar Karding dalam pesan singkat, Senin (18/3).

Karding menjelaskan UN di era Jokowi berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya yang menjadi penentu kelulusan siswa. UN saat ini hanya menjadi instrumen untuk mengukur standar pendidikan secara kualitatif dan kuantitatif.

Sebagai negara yang besar wilayahnya, Karding berkata Indonesia perlu memiliki instrumen untuk mengukur tingkat pendidikan di setiap wilayah.

"Kami tidak ingin pendidikan kita ini berjalan timpang, Jawa dan luar Jawa, kota dan desa. Dan juga agar kita tahu posisi kita hari ini ada di mana," ujarnya.

Terkait hal itu, politisi PKB ini menyampaikan UN hanya perlu diperbaiki dan terus dikaji agar menjadi bahan rujukan untuk mengambil kebijakan terutama di bidang pendidikan.

"Sehingga, pendidikan kita dari hari ke hari semakin baik," ujar Karding.

Sebelumnya, Sandiaga berencana menghapus Ujian Nasional jika dirinya dan Prabowo menang Pilpres 2019. Sandi menilai UN merupakan wujud sistem yang tak berkeadilan dan pemborosan.

"UN akan kita hapus, itu salah satu bagian dari pemborosan ya," kata Sandi usai mengikuti Debat Pilpres ketiga yang digelar di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3) malam.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menawarkan sistem penelusuran minat dan bakat dari setiap siswa sebagai pengganti UN.

"Menurut kami UN tersebut akan kita ganti dengan penelusuran minat dan bakat. Itu lebih cocok dan lebih aplikatif pada saat sekarang," kata Sandi.(int/nol)