Jakarta, Riauin.com -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai
gagasan cawapres Sandiaga Uno menghapus Ujian Nasional dan menggantinya
menjadi penelusuran minat dan bakat, bukan hal baru.
Wakil Ketua
TKN Abdul Kadir Karding menilai penelusuran minat dan bakat sudah
tertuang di undang-undang, yakni dalam bentuk ekstrakurikuler.
"Minat
bakat menurut saya itu di undang-undang sudah disebutkan semacam
ekstrakurikuler, ada pelajaran tambahan dan sebagainya. Jadi, apa yang
disampaikan Mas Sandi itu bukan satu solusi karena sudah ada
sebelumnya," ujar Karding dalam pesan singkat, Senin (18/3).
Karding
menjelaskan UN di era Jokowi berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya
yang menjadi penentu kelulusan siswa. UN saat ini hanya menjadi
instrumen untuk mengukur standar pendidikan secara kualitatif dan
kuantitatif.
Sebagai negara yang besar wilayahnya, Karding
berkata Indonesia perlu memiliki instrumen untuk mengukur tingkat
pendidikan di setiap wilayah.
"Kami tidak ingin pendidikan kita
ini berjalan timpang, Jawa dan luar Jawa, kota dan desa. Dan juga agar
kita tahu posisi kita hari ini ada di mana," ujarnya.
Terkait hal
itu, politisi PKB ini menyampaikan UN hanya perlu diperbaiki dan terus
dikaji agar menjadi bahan rujukan untuk mengambil kebijakan terutama di
bidang pendidikan.
"Sehingga, pendidikan kita dari hari ke hari semakin baik," ujar Karding.
Sebelumnya,
Sandiaga berencana menghapus Ujian Nasional jika dirinya dan Prabowo
menang Pilpres 2019. Sandi menilai UN merupakan wujud sistem yang tak
berkeadilan dan pemborosan.
"UN akan kita hapus, itu salah satu
bagian dari pemborosan ya," kata Sandi usai mengikuti Debat Pilpres
ketiga yang digelar di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Minggu
(17/3) malam.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menawarkan sistem penelusuran minat dan bakat dari setiap siswa sebagai pengganti UN.
"Menurut
kami UN tersebut akan kita ganti dengan penelusuran minat dan bakat.
Itu lebih cocok dan lebih aplikatif pada saat sekarang," kata Sandi.(int/nol)