PILIHAN
Menunggu Palu Hakim, Membaca Langkah Catur Mukhlisin
10 September 2026
Mahasiswa KKN Edukasi Etika Bermedia Sosial bagi Siswa SD di Benai Kecil
08 September 2026
Mahasiswa KKN Kelompok 81 Edukasi Anak TK Pentingnya Menabung Sejak Dini
08 September 2026
BPN Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Ada Elite akan Bagi Duit 17 April
Jakarta, Riauin.com - Capres Prabowo Subianto menyebut para elite di Jakarta akan membagi-bagikan uang menjelang Pilpres 17 April 2019. Timses pasangan nomor urut 02 ini menjelaskan maksud pernyataan Prabowo.
"Praktik money politics itu merupakan fakta hukum tersendiri. Itu kan merupakan bagian dari fakta, Pak Prabowo khawatir hal itu akan terjadi karena merusak demokrasi dan merusak pilpres, jangan seperti itu. Oleh karena itu, BPN punya rencana khusus dalam hal monitoring dan pengawasan agar tak terjadi money politics," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi, Senin (25/2/2019) malam.
Viva mengatakan Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga taat kepada aturan pemilu, yakni menghadirkan pemilu yang jujur dan adil. Pihaknya juga berkomitmen tidak akan menyuap rakyat demi kemenangan kontestasi Pilpres 2019.
"BPN pertama taat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. BPN menginginkan pemilu sebagai pengewanjatahan kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara 'luber' dan 'jurdil'. Kedua proses pemilihan tidak boleh dinodai dengan politik uang, artinya menyuap rakyat dengan uang agar dipilih. BPN berkomitmen tidak akan menyuap rakyat dengan cara melakukan money politics," ujarnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini menuturkan akan terus berjuang meyakinkan rakyat untuk memilih capres cawapresnya melalui pemaparan visi-misi. Menurutnya, masyarakat saat ini sudah memiliki kesadaran politik tanpa harus disuap dengan uang.
"Jika ada praktik money politics, maka jelas itu melanggar undang-undang, dan saya yakin Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tak akan tinggal diam. Bawaslu akan mengusut tuntas jika ada praktik yang menodai demokrasi, menodai pilpres, dan BPN akan melakukan monitoring di semua TPS di Indonesia agar bisa berjalan dengan luber, jurdil, aman terkendali, dan bebas dari money politics. BPN sudah punya strategis khusus untuk memonitor itu," paparnya.
Jika dalam Pilpres 2019 ini terbukti ada praktik money politics, BPN siap melaporkan ke Bawaslu. BPN sampai saat ini terus melakukan monitoring terhadap praktik kampanye di lapangan.
"Kita memonitor perkembangan juga, nanti kalau ada bukti kita laporkan," kata Viva.
Sebelumnya, capres Prabowo Subianto menyebut para elite di Jakarta sudah kehilangan akal sehat. Bahkan dia menyatakan para elite tersebut akan membagi-bagikan uang menjelang Pilpres 17 April 2019.
"Saya selalu katakan elite yang ada di Jakarta itu sudah kehilangan akal sehat. Yang ada di mereka adalah keinginan mengakal-akali rakyatnya sendiri. Mereka memandang rakyat Indonesia bodoh, bisa dibohongi," kata Prabowo dalam pidatonya di GOR Kesenian Majapahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Minggu (24/2).
"Nanti, menjelang tanggal 17, mereka sudah punya niat bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Saudara-saudara sekalian, itu uang rakyat Indonesia sendiri," sambungnya.(int/nol)
"Praktik money politics itu merupakan fakta hukum tersendiri. Itu kan merupakan bagian dari fakta, Pak Prabowo khawatir hal itu akan terjadi karena merusak demokrasi dan merusak pilpres, jangan seperti itu. Oleh karena itu, BPN punya rencana khusus dalam hal monitoring dan pengawasan agar tak terjadi money politics," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi, Senin (25/2/2019) malam.
Viva mengatakan Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga taat kepada aturan pemilu, yakni menghadirkan pemilu yang jujur dan adil. Pihaknya juga berkomitmen tidak akan menyuap rakyat demi kemenangan kontestasi Pilpres 2019.
"BPN pertama taat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. BPN menginginkan pemilu sebagai pengewanjatahan kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara 'luber' dan 'jurdil'. Kedua proses pemilihan tidak boleh dinodai dengan politik uang, artinya menyuap rakyat dengan uang agar dipilih. BPN berkomitmen tidak akan menyuap rakyat dengan cara melakukan money politics," ujarnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini menuturkan akan terus berjuang meyakinkan rakyat untuk memilih capres cawapresnya melalui pemaparan visi-misi. Menurutnya, masyarakat saat ini sudah memiliki kesadaran politik tanpa harus disuap dengan uang.
"Jika ada praktik money politics, maka jelas itu melanggar undang-undang, dan saya yakin Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tak akan tinggal diam. Bawaslu akan mengusut tuntas jika ada praktik yang menodai demokrasi, menodai pilpres, dan BPN akan melakukan monitoring di semua TPS di Indonesia agar bisa berjalan dengan luber, jurdil, aman terkendali, dan bebas dari money politics. BPN sudah punya strategis khusus untuk memonitor itu," paparnya.
Jika dalam Pilpres 2019 ini terbukti ada praktik money politics, BPN siap melaporkan ke Bawaslu. BPN sampai saat ini terus melakukan monitoring terhadap praktik kampanye di lapangan.
"Kita memonitor perkembangan juga, nanti kalau ada bukti kita laporkan," kata Viva.
Sebelumnya, capres Prabowo Subianto menyebut para elite di Jakarta sudah kehilangan akal sehat. Bahkan dia menyatakan para elite tersebut akan membagi-bagikan uang menjelang Pilpres 17 April 2019.
"Saya selalu katakan elite yang ada di Jakarta itu sudah kehilangan akal sehat. Yang ada di mereka adalah keinginan mengakal-akali rakyatnya sendiri. Mereka memandang rakyat Indonesia bodoh, bisa dibohongi," kata Prabowo dalam pidatonya di GOR Kesenian Majapahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Minggu (24/2).
"Nanti, menjelang tanggal 17, mereka sudah punya niat bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Saudara-saudara sekalian, itu uang rakyat Indonesia sendiri," sambungnya.(int/nol)
Berita Lainnya
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK