Jakarta, Riauin.com -- Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik terjadi kebocoran anggaran pemerintah seperti yang ditudingkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Kebocoran ini menyusul sejumlah penangkapan aparat pemerintah terkait kasus korupsi yang marak belakangan.

"Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu," ujar JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (8/2).

Prabowo sebelumnya mengklaim memiliki data kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp500 triliun per tahun. Jumlah ini berkisar 25 persen dari total anggaran pemerintah sebesar Rp2 ribu triliun.

Namun, menurut JK, kebocoran yang terjadi tak sebesar yang disebutkan Prabowo. Ia mengatakan, salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran adalah perkara korupsi. Hanya saja hal itu tak bisa digeneralisasi.

"Jangan disamaratakan, ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25 persen. Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu kan tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan," katanya.

JK sendiri mengaku tak tahu pasti perkiraan angka kebocoran anggaran pemerintah. Namun, berkaca dari sejumlah kasus, ia menduga angka kebocoran itu berkisar di angka tujuh hingga 15 persen.

"Sulit diperkirakan itu. Kasus-kasus yang kita lihat orang minta bagian tujuh persen, ada 10 persen, paling nakal kira-kira 15 persen. Itu yang masuk pengadilan ya. Tapi tidak ada yang minta 25 persen," tutur JK.

Ia mengatakan pemerintah selama ini berupaya maksimal menekan jumlah tindak pidana korupsi. Hal ini, menurut dia, bisa dilihat dari banyaknya jumlah kepala daerah hingga menteri yang ditangkap dalam beberapa tahun terakhir.

"Sudah banyak yang ditangkap, orang mestinya takut. Menteri saja sembilan yang ditangkap, bupati 120, gubernur 19. Ada negara seperti itu enggak? Memang ada korupsi tapi kita tegakkan juga sangat keras," ucapnya.

Dalam kunjungan ke Kelapa Gading, Jakarta, beberapa waktu lalu, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun nyatanya, anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dan dikorupsi.

Berdasarkan data yang dikantonginya, setidaknya ada kebocoran sekitar Rp500 triliun per tahun.

"Dari Rp2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, capres petahana Joko Widodo menantang Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran itu kepada KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan tersebut disertai data serta fakta.

"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal," kata Jokowi.

Ia lantas menyinggung pernyataan Prabowo ketika 2014 silam. Ketika itu, disebut terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp500 triliun.(int/nol)