DURI, Riauin.com - Kebutuhan elpiji 3 kilogram atau gas melon terus saja meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk miskin yang datang ke wilayah Kabupaten Bengkalis. Untuk mencukupinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bengkalis mengingatkan kembali peruntukan elpiji bersubsidi itu.

Untuk itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dibolehkan menggunakan gas cair (liquified petroleum gas/ LPG) tabung tiga kilogram (kg) bersubsidi.

"Seluruh pegawai di Pemkab Bengkalis harus berperan aktif mewujudkan pendistribusian elpiji 3 kg tepat sasaran. Dengan cara tidak menggunakannya di rumah sendiri. Karena ini khusus untuk masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro," jelas Raja Arlingga, Plt kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bengkalis belum lama ini.

Sekedar informasi, kata Raja menjelaskan, pihak yang masuk dalam rumah tangga miskin bisa ditinjau dari beberapa acuan, yaitu pendapatannya di bawah Rp 350 ribu per bulan per kapita, dinding dan lantai rumahnya tidak permanen.

"Untuk pihak yang berhak menikmati subsidi Elpiji lain adalah pengusaha mikro. Pengusaha masuk dalam kategori ini adalah yang tingkat pendidikannya relatif rendah, jumlah pekerja kurang dari 10 orang. Usaha mikro menjadi sasaran penerima subsidi Elpiji, karena usaha mikro sulit mendapat akses perbankan," ucap Raja lagi.

Selanjutnya para pemegang salah satu dari kartu bantuan pemerintah, seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga sudah otomatis berhak menerima subsidi elpiji 3 kg.

"Jadi kalau tak mau dibilang orang miskin, jangan elpiji melon yang bersubsidi. Karena itu hanya hak dari orang miskin dan pelaku usaha mikro," tutur Raja.(int/nol)