PEKANBARU, riauin-- Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Riau gelar diskusi politik dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Ade Hartati MPd. Diskusi mengusung tema 'Perempuan dan Politik, Kuota 30 Persen Apakah sudah Terpenuhi?'.

Dalam diskusi yang dihadiri hampir seluruh pengurus FKPI Riau berlangsung akrab, Ade Hartati, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui bahwa secara regulasi undang-undang mengenai keterwakilan perempuan di ranah politik 30 persen sudah diakomodir. "Tapi sayangnya regulasi itu tidak mengikat. Perempuan belum mendapatkan porsi dan posisi yang strategis. Perempuan hanya masih dianggap sekedar 'pelepas tanya' saja untuk memenuhi ketentuan yang diamanahkan undang-undang," ujar anggota komisi V ini.

Perhatian dan penganggaran Pemerintah Riau untuk perempuan masih rendah,  belum ideal. Dibutuhkan sikap dan kebijakan pemerintah untuk pembangunan dan penganggaran yang berpihak kepada perempuan. 

"Pejabat atau dinas dilingkungan pemerintah di Riau menggangarkan hanya asumsi bukan data yang sebenarnya," kata Ade.

Berangkat dari kondisi ini, Ade menyebutkan pihaknya akan menginisiasi pembentukan Kaukus Perempuan Riau. Dimana di dalamnya nanti akan dibentuk Desk Pilkada perempuan-perempuan Riau yang ingin mencoba merambah ranah politik.

"Kaukus perempuan ini membawa peran antara lain, mengadvokasi perempuan dalam berpolitik. Perempuan perlu diperkuat ketika berada di ranah politik. Karena kalau tidak, perempuan rentan diberlakukan tidak adil," papar legislator dari Daerah Pemilihan Pekanbaru ini.

Dari diskusi tersebut, disepakati, FJPI bersama Ade Hartati akan membentuk Kampung Binaan. Terhadap kampung binaan ini, FJPI akan membina menjadi kampung yang berdaya dan mandiri.

Adapun calon kampung binaan adalah, kampung atau kelurahan yang paling rentan terhadap masalah sosial. Seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, banjir, kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sementara itu, Ketua FJPI Riau, Luzi Diamanda komit mendukung dan akan ikut berjuang dengan pemberitaan,  agar pemerintah Riau memperhatikan  perempuan dengan cara memberikan porsi anggaran yang cukup untuk dinas yang  terkait langsung dengan kegiatan memberdayakan perempuan,  baik untuk bidang ekonomi,  pendidikan mau pun kesetaraan hak dalam berpolitik.

"FJPI akan ikut mendorong,  bagaimana anggota legislatif perempuan bisa memenuhi kuota 30 persen,  bukan hanya dari segi jumlah tapi juga kualitas. Sehingga mereka bisa bersuara bukan hanya sekedar ada," papar wartawan senior Riau ini.***