RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menekankan pentingnya integrasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penyatuan sistem ini dinilai menjadi instrumen krusial agar instansi pemerintah tidak lagi bekerja dengan basis data yang berbeda-beda saat merumuskan kebijakan investasi dan perlindungan sosial.

Hal itu mengemuka saat Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membuka pelatihan bagi petugas pendataan lapangan di Aula Pantai Marina Hotel, Bengkalis, Selasa (2/6/2026). Langkah awal ini melibatkan 71 petugas dari total keseluruhan 513 personel yang disiapkan untuk menjangkau pelaku usaha di berbagai kecamatan, termasuk Mandau, Bathin Solapan, dan Bukit Batu.

Bagus Santoso yang membacakan arahan Bupati Bengkalis Kasmarni menyatakan, Sensus Ekonomi sepuluh tahunan ini tidak boleh dipandang sebatas pengumpulan angka statistik rutin. Menurut dia, integrasi bersama DTSEN akan melahirkan satu pusat data yang mutakhir demi memastikan program pemberdayaan ekonomi lokal berjalan tepat sasaran.

Kualitas dari hasil akhir sensus ini disebut berada sepenuhnya di tangan para petugas lapangan selaku ujung tombak pengumpul data. Pemkab Bengkalis pun meminta agar Badan Pusat Statistik atau BPS Bengkalis memastikan seluruh personel menguasai instrumen pendataan secara profesional dan humanis sebelum diterjunkan ke masyarakat.

Oleh karena itu, seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut diimbau untuk memberikan jawaban yang jujur dan menyeluruh saat didatangi petugas. Kevalidan informasi dari sektor riil ini nantinya yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Agenda strategis nasional ini turut dihadiri oleh Kepala BPS Bengkalis Sudiro, Waka Polres Bengkalis Kompol Noak Pembina Aritonang, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bengkalis Zulpan, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Bengkalis Adisutrisno, serta Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ade Suwirman. (Bil)