DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Riau, Senin (2/5) dalam aksinya di depan Gedung DPRD Riau menyebut bahwa pemerintah telah mengangkangi konstitusi.

Hal itu didasari dengan tidak dianggarkannya untuk pendidikan hingga 20 persen, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang pendidikan.

"Untuk anggaran pendidikan di Riau jauh dari anggaran yang ditetapkan oleh konstitusi yakni 20 persen, pada APBD murni 2015 saja anggaran pendidikam hanya 8 perden sementara total APBD murni tahun 2015 Rp 10,7 triliun," jelas Koordinator Lapangan Neldi Saputra saat menyampaikan aksi.

"Seharusnya, melihat persoalan pendidikan di Riau, pemerintah Riau dan daerah segera membentuk Perda pendidikan geratis dari SD sampai Sarjana tanpa embel-embel apapun," tambahnya lagi.

Beberapa fakta yang didapat Repdem Riau, ada 283 anak putus sekolah. Dengan tingginya anak putus sekolah membuat penilaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurun dan berada diposisi 26 dari 34 Provinsi di Indonesia.

"Belum lagi dari 56.329 ruang kelas, sebanyak 12.448 mengalami kerusakan . 4.609 dengan kondisi rusak parah dan berat serta 8.839 rusak ringan," katanya. (ria/tp)