PASIRPANGARAIAN, Riauin.com - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), melalui Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rohul sudah menuntaskan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan memulai proses lelang kegiatan tahun anggaran 2018‎.

Kepala BLP Barang/ Jasa Setdakab Rohul Samsul Kamar mengungkapkan dari 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Rohul sudah mengumumkan RUP dan diumumkan di website resmi Sirup.lkpp.go.id.

"‎Total anggaran yang diumumkan adalah sekitar Rp845 miliar, termasuk multiyear sekitar Rp671.943.211.080, di luar nilai pembayaran multiyear 2019-2020," ungkap Samsul kepada riauterkinicom, Selasa (16/1/2018).

Pengumuman RUP seluruh OPD, tambah Samsul, merupakan bagian dari Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), melalui Bappeda dan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI.‎

Pengumuan RUP, jelas Samsul, juga menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah terhadap komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi sektor pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.‎

"Artinya, pengguna angaran yang tidak mengumumkan RUP patut dicurigai, karena dengan sengaja menyembunyikan paket pengadaan dan memiliki maksud terselubung," papar Samsul.‎

Menurutnya, transparansi pengadaan diawali dengan terbukanya informasi publik terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD masing-masing.‎

Dengan diumumkan RUP, kata Samsul, maka publik dan para penyedia akan mengetahui paket-paket kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk lokasi, waktu pemilihan/ lelang, serta kapan akan dilaksanakan beserta berapa besaran pagu atau anggaran.‎

"Sehingga para penyedia yang berminat dapat mempersiapkan diri lebih awal. Kita berharap pengadaan barang/ jasa tahun ini dapat segera terlaksana lebih awal, sehingga penyerapan anggaran lebih bagus dari tahun sebelumnya," harap Samsul.‎

"Apa yang dibangun dapat segera dinikmati oleh masyarakat, dan tentu saja agar dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Selain teleh mengumumkan RUP, diakui Samsul, proses pelelangan kegiatan tahun anggaran 2018 juga sudah dimulai. BLP Rohul sendiri telah menerima setidaknya 8 berkas lelang dari OPD, terdiri 1 paket dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rohul, 2 paket kegiatan dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Rohul, serta 5 paket kegiatan dari Sekretariat Daerah.‎

Samsul meminta OPD segera menyerahkan dokumen paket yang akan dilelang masih bersifat kegiatan rutin yang harus segera tersedia ke BLP Rohul.‎

"Diharapkan di akhir Januari atau awal Februari (2018), seluruh OPD yang akan melaksanakan kegiatan telah menyerahkan berkas yang diperlukan untuk dilelang, sehingga ditargetkan paling lambat April 2018 lelang kegiatan tahun 2018 sudah selesai dilaksanakan," harapnya.‎

"Kita berharap semua kegiatan sebelum Desember sudah selesai, termasuk dana DAK tidak ada lagi kegiatan yang dananya harus dikembalikan pada pemerintah pusat karena terlambat penyerapan anggrannya," tambahnya.

Seperti kegiatan tahun anggaran 2017, ungkap Samsul, bantuan DAK di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rohul yang dianggarkan pemerintah pusat sekira Rp 7 miliar hanya mampu dilaksanakan Rp 1,8 miliar.‎

Diakuinya, penyerapan anggaran tidak maksimal karena batas limit penyerapan pada triwulan kedua tidak mampu dilaksanakan, padahal masih banyak sekolah di Kabupaten Rohul yang harus dibangun.

"Tahun ini kabarnya lebih dari Rp 200 miliar dana DAK yang diterima Pemda rohul. Tentunya diperlukan perencanaan kegiatan yang terjadwal dengan baik, pengadaan barang/ jasa yang tepat waktu."

"Dan yang penting, monitoring dan evaluasi dari kepala OPD dan pimpinan sangat diperlukan, agar barang/ jasa yang akan dilaksanakan tepat sasaran dan selesai tepat waktu," tandas Samsul Kamar.(int/nol_


sumber: riauterkini