RIAUIN.COM - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mencatat pembangunan saluran lingkungan menjadi usulan paling mendominasi dalam program pembangunan Rp100 juta per RW pada 2026. Dari total 761 usulan yang masuk, pembuatan drainase tersebut mencapai 357 usulan.

Usulan terbanyak berikutnya yaitu pembangunan jalan lingkungan sebanyak 235 usulan dan pembuatan posyandu 51 usulan. Selain itu, warga juga mengajukan pembangunan tempat ibadah sebanyak 39 usulan, pemasangan penerangan jalan umum 26 usulan, gedung serbaguna 18 usulan, hingga pengerukan saluran primer atau anak sungai sebanyak 15 usulan.

Rincian usulan lainnya mencakup pembuatan gapura 6 usulan, sarana olahraga 3 usulan, trotoar 3 usulan, pengaspalan jalan 2 usulan, jembatan 2 usulan, pos ronda 2 usulan, sarana MCK 1 usulan, serta pembangunan turap anak sungai 1 usulan.

"Program Rp100 juta per RW ini sekarang sudah jalan," ujar Walikota Pekanbaru Agung Nugroho usai memimpin rapat evaluasi program di Mal Pelayanan Publik DPM-PTSP.

Agung Nugroho menjelaskan bahwa dalam hasil evaluasi rapat, tim menemukan beberapa daftar pengajuan warga yang tidak dapat dieksekusi oleh pemerintah kota.

"Ada sejumlah usulan yang tidak bisa dilaksanakan karena itu bukan kewenangan kota, melainkan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Kita sedang melakukan penyesuaian agar pelaksanaan kegiatan ini tetap sesuai aturan," kata Agung Nugroho.

Dengan rampungnya pengukuhan seluruh pengurus RT dan RW di 15 kecamatan se-Kota Pekanbaru, ia optimistis pengerjaan fisik di lapangan dapat berjalan optimal.

"Bapak RW dan RT kan sudah selesai dilantik semuanya, harapannya program ini betul-betul bisa berjalan dengan baik di tengah masyarakat," tutur Agung Nugroho.

Rapat pembahasan tersebut turut dihadiri Asisten I Syamsuwir, Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhut, jajaran kepala organisasi perangkat daerah, serta para camat dan lurah se-Kota Pekanbaru. (Bil)