RIAUIN.COM – Kinerja Bagian Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Riau menuai sorotan tajam setelah dinilai gagal menjalankan fungsi komunikasi dan pelayanan informasi kepada mitra media. Kondisi tersebut memicu desakan dari kalangan wartawan agar pimpinan DPRD Riau bersama Sekretaris DPRD segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengganti koordinator Humas.

Sorotan itu mencuat lantaran hingga penghujung Juli 2026 pencairan dana kerja sama media yang telah dinantikan sejak awal tahun belum juga menunjukkan kepastian. Mandeknya proses tersebut dinilai bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga mencerminkan lemahnya komunikasi serta minimnya respons dari jajaran Humas Setwan DPRD Riau terhadap berbagai pertanyaan wartawan.

Merasa tidak memperoleh kepastian, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) DPRD Riau sebelumnya mendatangi Ketua DPRD Riau Kaderismanto untuk menyampaikan langsung keluhan terkait keterlambatan pencairan dana kerja sama media.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kaderismanto memanggil Sekretaris DPRD Riau Renaldi bersama Kepala Bagian Umum Zulkarnain guna meminta penjelasan mengenai penyebab belum terealisasinya pencairan dana.

Di hadapan Ketua DPRD Riau, Renaldi menjelaskan keterlambatan terjadi karena persoalan administrasi. Menurutnya, mutasi besar-besaran di lingkungan Setwan pada Juni lalu menyebabkan sebagian besar pegawai yang menangani administrasi merupakan personel baru sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Mendengar penjelasan tersebut, Kaderismanto meminta seluruh persoalan administrasi segera diselesaikan. Ia juga mengingatkan bahwa Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto sebelumnya telah memberikan tenggat waktu maksimal dua pekan kepada Setwan DPRD Riau untuk menuntaskan berbagai persoalan administrasi yang menjadi perhatian.

Namun hingga tenggat waktu tersebut berakhir, pencairan dana kerja sama media belum juga terealisasi.

Saat dikonfirmasi pada Senin (20/7/2026), Kepala Bagian Umum Setwan DPRD Riau Zulkarnain menyampaikan bahwa proses masih berada pada tahap verifikasi.

"Iya Pak, izin menyampaikan bahwa masih proses verifikasi. Mohon minta waktunya Pak," ujarnya.

Sayangnya, ketika kembali dimintai konfirmasi pada Senin (27/7/2026) mengenai perkembangan hasil verifikasi maupun rencana penandatanganan ulang kuitansi, Zulkarnain tidak lagi memberikan tanggapan.

Sikap serupa juga ditunjukkan Koordinator Tim Humas DPRD Riau Fadil. Ketua Wartawan Parlemen Riau (WPR) Edi Gustien mengaku telah berulang kali menghubungi Fadil melalui sambungan telepon maupun pesan singkat untuk meminta penjelasan terkait perkembangan pencairan dana kerja sama media. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada respons.

"Tak ada respons dari Koordinator Tim Humas. Saya sangat kecewa. Seharusnya ia memahami tugas dan fungsinya sebagai humas. Kalau ada pesan atau telepon dari wartawan, seharusnya segera dibalas," kata Edi.

Edi yang telah meliput aktivitas DPRD Riau sejak 2005 mengatakan keterlambatan pencairan dana kerja sama media sejak Januari 2026 telah berdampak terhadap kondisi ekonomi wartawan yang setiap hari menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan parlemen.

Karena itu, dia meminta Sekretaris DPRD Riau bersama pimpinan DPRD segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Humas Setwan DPRD Riau, termasuk mengganti koordinator Humas dengan aparatur sipil negara yang dinilai lebih profesional dan responsif.

"Saya minta Sekwan dan pimpinan DPRD Riau segera mengganti koordinator Humas. Cari ASN yang memahami tanggung jawab, profesional, serta yang paling penting responsif terhadap persoalan yang terjadi di DPRD Riau," tegasnya.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya, pasca munculnya mosi tidak percaya terhadap Sekwan DPRD Riau pada Juni lalu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menggelar coffee morning bersama sejumlah pimpinan DPRD Riau.

Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto disebut memberikan tenggat waktu maksimal dua minggu kepada Sekwan Renaldi untuk menyelesaikan seluruh persoalan di lingkungan Setwan DPRD Riau, termasuk penyelesaian dana Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) anggota dewan serta pencairan dana kerja sama media di Bagian Humas.

Hingga kini, berbagai persoalan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Belum cairnya dana kerja sama media, disertai minimnya komunikasi dari jajaran Humas Setwan DPRD Riau, semakin memperkuat desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh guna mengembalikan kepercayaan mitra media dan memastikan pelayanan informasi berjalan secara profesional. -vie