RIAUIN.COM - Penerapan tata kelola birokrasi modern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dinilai sangat bergantung pada penguatan sistem digital. Integrasi teknologi ke dalam lini pelayanan dianggap menjadi sarana utama untuk mewujudkan dinamika pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat luas serta dunia usaha.

Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi menegaskan, fondasi pelayanan berbasis teknologi sejatinya telah dirancang sebagai pilar utama pembangunan daerah yang terangkum dalam visi Riau Bedelau.

"Kalau kita berbicara pemerintahan digital sebenarnya Pemerintah Provinsi Riau itu sudah jauh-jauh hari punya visi misinya. Bahkan sudah masuk kedalam visi kepala daerah yaitu BEDELAU, mempunyai makna untuk menciptakan Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju," kata Syahrial Abdi di Kantor Diskominfotik Riau, Jumat (24/7/2026).

Menurut Syahrial Abdi, aspek dinamis dalam tata kelola pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari peran instrumen digital. Keberadaan teknologi memungkinkan interaksi birokrasi, baik antarinstansi maupun ke pihak luar seperti publik dan pelaku usaha, berjalan jauh lebih efisien.

"Nah, sebenarnya di pemerintahan dinamis itu membutuhkan instrumen yang kemudian menjamin bagaimana dinamika pemerintahan itu bisa melayani publik dengan baik. Publik itu sendiri ada masyarakat, dunia usaha, bahkan antarpemerintahan. Ini yang perlu dikolaborasikan melalui pemerintahan digital," tuturnya.

Langkah percepatan integrasi teknologi ini diambil guna menindaklanjuti instruksi pimpinan daerah terkait reformasi birokrasi. Setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun program kerja yang mengedepankan prinsip transparansi dan efektivitas kerja.

"Pada misinya, gubernur kita itu ingin mewujudkan tata pola pemerintahan yang baik. Kemudian diterjemahkan harus ada transparansi, efektivitas, efisien, dan pelayanan publik yang baik," pukas Syahrial Abdi.

Ia menambahkan, transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan solusi konkret untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel (good governance).

"Setelah kita menerjemahkan itu menjadi program-program, maka hasilnya pemerintahan digital adalah jawaban dari percepatan capaian misi dan visi BEDELAU. Karena pada akhirnya, pemerintah digital itu mewujudkan good governance," tegas Syahrial Abdi.

Pergeseran pola konsumsi informasi di tengah masyarakat juga menjadi alasan mendesaknya otomatisasi layanan Pemprov Riau. Keterbukaan informasi regulasi hingga kemudahan akses instansi publik kini dituntut dapat dijangkau secara instan dari mana saja.

"Hari ini cara orang memahami aturan atau dari pihak kita yang membuat aturan, bagaimana orang bisa mendapatkan akses informasi dan segala macamnya itu lebih mudah dengan digital. Akhirnya kita meyakini bahwa kecepatan untuk melakukan pelayanan publik dan menjalankan pencapaian pemerintahan yang baik, bisa dilakukan secara transparan kepada semua masyarakat," ujar Syahrial Abdi. (Bil)