RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, resmi mengoperasikan enam jaringan Kios Pangan Puan Berseri yang tersebar di sejumlah titik strategis mulai Jumat (3/7/2026). Langkah taktis ini diambil sebagai strategi intervensi pasar guna memotong rantai distribusi sembako sekaligus menstabilkan fluktuasi harga komoditas pokok di tingkat regional.

Selama ini, jalur distribusi yang panjang dari daerah penghasil menuju konsumen kerap memicu lonjakan harga barang di pasar tradisional. Kehadiran jaringan kios pangan bentukan pemerintah daerah ini dirancang untuk menyalurkan langsung pasokan dari wilayah surplus surplus pangan ke wilayah yang mengalami defisit pasokan di ibu kota Provinsi Riau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyuddin menjelaskan bahwa seluruh unit usaha komunal ini digerakkan melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Konsep ini mengintegrasikan pasokan dari berbagai lumbung pangan lokal guna menjamin ketersediaan barang dengan harga di bawah rata-rata pasar.

"Kami memperkuat rantai pasok dari daerah surplus ke defisit agar ketersediaan pangan terjaga dan harga tetap stabil. Sehingga warga bisa mendapatkan akses pangan yang merata," kata Mahyuddin saat meninjau salah satu titik kios di Pekanbaru, Jumat siang.

Pemerintah daerah memetakan sebaran kios ini di wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi guna mengoptimalkan keterjangkauan. Enam titik tersebut meliputi wilayah operasional Koperasi Propas Syariah di Sukajadi, Bintang Sahabat Pangan di Tenayan Raya, serta Kios Puan Berseri Panda di Bukit Raya. Tiga titik lainnya ditempatkan di kawasan Nuha Jaya Tenayan Raya, Kios Gemilang di Senapelan, dan Toko Jenta di wilayah Rumbai.

Guna memastikan keberlanjutan stok komoditas seperti beras, minyak goreng, dan gula, otoritas terkait menggandeng sejumlah pemangku kepentingan sektor logistik. Pola kemitraan ini sengaja dibangun agar harga jual di tingkat hilir tidak lagi dipengaruhi oleh spekulan pasar.

"Untuk memenuhi bahan kebutuhan pokok di Kios Pangan Puan Berseri ini kita berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Bulog, distributor pangan, Gapoktan, BUMN/BUMD dan pelaku usaha pangan," kata Mahyuddin menjelaskan skema pasokan komoditas tersebut.

Gerakan stabilisasi ini juga memiliki payung hukum yang kuat dalam tata kelola ketahanan pangan nasional. Pembentukan jaringan retail murah di daerah merujuk pada regulasi pusat yang mengatur stabilitas pasokan, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan dari Badan Pangan Nasional tahun 2026.

"Landasan hukum ini menjadi dasar hukum kuat bagi kita dalam pelaksanaan kios pangan untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta ketahanan pangan masyarakat," ujar Mahyuddin menambahkan.

Melalui ekspansi jaringan distribusi pangan murah ini, Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan tingkat inflasi sektor makanan di Riau dapat lebih terkendali pada triwulan ketiga tahun ini. Intervensi hulu-hilir tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi cuaca yang sering mengganggu jalur logistik pertanian. (Bil)