RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak akan dibebani biaya perlengkapan sekolah pada tahun ajaran baru ini. Lewat program jaminan pendidikan daerah, para calon peserta didik yang terkendala faktor ekonomi bakal mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah secara penuh secara cuma-cuma.

Langkah ini diambil untuk menekan angka putus sekolah di wilayah Riau, khususnya di ibu kota provinsi, akibat kendala biaya operasional awal masuk sekolah. Bantuan yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung, melainkan menyasar seluruh kebutuhan dasar sandang para siswa baru.

"Lima set baju, lima-limanya kita tanggung beserta perangkat anak sekolahnya," tegas Walikota Pekanbaru Agung Nugroho saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2026).

Berbeda dengan skema bantuan sosial pada umumnya, intervensi anggaran ini tidak bergerak berdasarkan basis data kaku yang sudah ada. Pemerintah daerah justru membuka ruang bagi para orangtua untuk proaktif melapor langsung ke pihak sekolah saat melakukan pendaftaran.

Pihak sekolah nantinya akan menggerakkan tim khusus guna melakukan verifikasi faktual di lapangan. Proses penyaringan ini berfokus pada kondisi riil ekonomi keluarga, termasuk status pekerjaan orangtua calon murid.

"Bapak dan ibu bisa datang ke sekolah untuk melaporkan ke sekolah, bisa sampaikan bahwa termasuk keluarga kurang mampu," terang Agung.

Indikator utama penerima bantuan ini menyasar pada keluarga yang benar-benar mengalami kerentanan finansial yang ekstrem. Kondisi tersebut meliputi orangtua yang tidak memiliki penghasilan tetap atau menganggur, hingga faktor keretakan rumah tangga dan kedukaan.

"Misal, orangtuanya dalam kondisi tidak bekerja atau menganggur. Suami atau isterinya meninggal, atau bercerai, atau dalam berbagai masalah," ungkapnya.

Melalui skema jemput bola ini, otoritas kota berharap seluruh anak usia sekolah di Riau, khususnya Pekanbaru, tetap bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Pemerintah daerah menjamin tidak boleh ada anak yang batal sekolah hanya karena tidak mampu membeli pakaian seragam.

"Jadi intinya, warga ini tidak mampu membeli baju seragam. Ini jaminan kami," tutur Agung. (Bil)