RIAUIN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap sektor pajak daerah yang selama ini dinilai bocor. Langkah tegas ini diyakini mampu mendongkrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau hingga menyentuh angka Rp 17 triliun.

Desakan tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau yang telah merampungkan masa tugasnya pada Selasa (30/6/2026). Laporan rekomendasi ini segera diserahkan kepada pimpinan dewan untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah.

Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau Abdullah menyatakan bahwa kelemahan mendasar dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama ini terletak pada aspek pengawasan di lapangan dan koordinasi data yang belum terintegrasi.

"Kami merekomendasikan penguatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi data pajak secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan peran Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah secara tegas," ujar Abdullah di Pekanbaru, Selasa.

Menurut Abdullah, potensi pendapatan di bumi lancang kuning sangat besar namun belum terpetakan dengan baik. Beberapa sektor strategis yang perlu segera dibenahi sistem pemungutannya antara lain pajak air permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta pajak alat berat.

Pansus juga menyoroti pentingnya merombak sejumlah regulasi lokal, termasuk beberapa Peraturan Gubernur (Pergub) dan aturan retribusi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Di sisi lain, komunikasi dengan pemerintah pusat terkait harmonisasi data nasional dan optimalisasi dana bagi hasil (DBH) juga harus ditingkatkan.

Jika seluruh rekomendasi perbaikan sistem dan penegakan hukum ini dijalankan secara konsisten oleh pemerintah provinsi, DPRD Riau optimistis target pendapatan daerah yang realistis akan jauh melampaui angka Rp 11 triliun yang ada saat ini.

"Kalau semua rekomendasi ini dilaksanakan dengan baik, kami sangat optimis angka APBD Riau tidak hanya tertahan di Rp 11 triliun. Kami sepakat dengan proyeksi yang pernah disampaikan KPK bahwa potensi riil APBD Riau itu bisa mencapai Rp 17 triliun," kata Abdullah menegaskan. -Juh