RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memperketat standardisasi produk pangan asal hewan dari para peternak lokal. Langkah ini diambil agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor peternakan di wilayah Riau dapat lolos verifikasi sebagai pemasok resmi komoditas pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau kini tengah menggenjot sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner dan penjaminan produk halal bagi seluruh unit usaha peternakan rakyat. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan pasokan daging, telur, serta susu yang masuk ke dapur umum program nasional tersebut benar-benar higienis dan aman dikonsumsi.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yuliani menjelaskan bahwa pemenuhan regulasi ketat ini menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Pemerintah daerah berkomitmen agar peluang ekonomi dari program berskala besar ini tidak justru dinikmati oleh pasokan dari luar daerah.

"Standarisasi kualitas menjadi perhatian utama. Produk yang dipasok harus memenuhi aspek higiene, sanitasi, memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner atau NKV, serta sertifikat halal agar keamanan konsumsinya benar-benar terjamin," kata Mimi Yuliani di Pekanbaru, Senin (29/6/2026).

Saat ini, dinas terkait sedang melakukan pendataan menyeluruh terhadap klaster peternakan rakyat di berbagai kabupaten dan kota di Riau. Basis data tersebut nantinya digunakan untuk memetakan kapasitas produksi sekaligus menyusun program pendampingan teknis secara spesifik.

Menurut Mimi Yuliani, intervensi pemerintah sangat diperlukan mengingat sebagian besar peternak lokal masih mengelola usahanya secara tradisional. Melalui penguatan kapasitas ini, pelaku usaha mikro diharapkan mampu menjaga konsistensi pasokan pangan hewani dalam jangka panjang.

"Kami ingin pelaku UMKM peternakan di Riau memiliki kesempatan menjadi pemasok resmi kebutuhan pangan asal hewan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, berbagai persiapan terus kami lakukan agar mereka siap memenuhi persyaratan yang berlaku," tutur Mimi Yuliani.

Sebagai langkah konkret di lapangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau segera menerbitkan petunjuk teknis dan menyurati instansi terkait di tingkat daerah. Surat tersebut akan menjadi landasan koordinasi interdisipliner dalam menjaring calon pemasok dari sektor peternakan.

Pemerintah Provinsi Riau berharap integrasi sektor peternakan lokal ke dalam rantai pasok program ini dapat memicu stimulus ekonomi yang signifikan di pedesaan. Targetnya, angka serapan pasar terhadap produk peternakan Riau meningkat tajam seiring bergulirnya program pusat tersebut.

"Kami mendukung penuh langkah ini. Selain memastikan kebutuhan pangan asal hewan untuk Program MBG terpenuhi, kami juga ingin program ini memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM peternakan lokal di Provinsi Riau," ujar Mimi Yuliani menekankan dampak ekonomi makro bagi daerah. (Bil)