RIAUIN.COM– Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dari sektor migas diproyeksikan terus menguat pada 2026 seiring penerimaan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan Blok Rokan yang telah mencapai sekitar 60 juta dolar AS hingga awal Juni 2026. Capaian tersebut menjadi sinyal positif karena berpotensi mendorong realisasi penerimaan daerah melampaui target sekitar Rp500 miliar yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.

Optimisme tersebut mengemuka dalam rapat Komisi III DPRD Riau bersama SKK Migas, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT Riau Petroleum, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, dan EMP Group yang membahas perkembangan lifting minyak serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Usai pertemuan itu Ketua Komisi III DPRD Riau H Edi Basri SH MSi mengatakan, hingga Mei 2026 produksi minyak di Riau masih menunjukkan tren positif meski sempat terkendala gangguan pasokan listrik dan insiden putusnya pipa minyak.

"Hasil rapat menunjukkan progres lifting minyak cukup baik. Memang sempat ada kendala akibat gangguan pasokan listrik PLN dan insiden putusnya pipa minyak. Namun persoalan tersebut sudah ditangani sehingga kami berharap produksi kembali berjalan normal," ujarnya.

Dikatakannya, dana PI sekitar 60 juta dolar AS yang telah ditransfer pada awal Juni akan dibagi masing-masing 50 persen kepada Pemerintah Provinsi Riau dan 50 persen kepada kabupaten/kota penghasil migas. Pihaknya akan terus mengawal agar target penerimaan PI sekitar Rp500 miliar dalam APBD 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang terlampaui apabila tren produksi minyak tetap terjaga hingga akhir tahun.

"Kami berharap target itu bisa terealisasi, bahkan kalau memungkinkan meningkat dua kali lipat. Pendapatan ini sangat penting untuk memperkuat APBD sehingga pembangunan jalan, sekolah, layanan kesehatan, dan kebutuhan masyarakat lainnya bisa terus ditingkatkan," katanya.

Dana PI tersebut, lanjut Edi, terlebih dahulu disalurkan ke PT Riau Petroleum sebelum masuk ke kas daerah dalam bentuk dividen yang dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema ini menjadikan kinerja produksi migas memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Riau.

Komisi III DPRD Riau juga menaruh perhatian terhadap efisiensi biaya operasi migas karena besarnya biaya produksi akan memengaruhi laba perusahaan sekaligus besaran PI yang diterima daerah. DPRD meminta hasil audit biaya operasional sebagai bahan evaluasi agar pengelolaan Blok Rokan semakin transparan.

"PHR menyampaikan seluruh biaya operasional telah diaudit secara berlapis. Namun kami tetap akan meminta hasil audit tersebut sebagai bahan evaluasi, sehingga bisa diketahui apakah biaya produksi sudah efisien atau masih ada ruang untuk dilakukan perbaikan," ujarnya.

Dalam rapat juga dibahas sejumlah hambatan produksi, mulai dari persoalan perizinan kawasan hutan hingga penolakan sebagian masyarakat terhadap aktivitas eksplorasi. DPRD menyatakan siap memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pihak agar hambatan tersebut tidak mengganggu target produksi nasional.

"Target nasional produksi minyak harus kita sukseskan bersama. Saat ini produksi minyak Riau masih sekitar 130 ribu barel per hari, sedangkan target pada akhir 2026 mencapai 160 ribu barel per hari. Ini membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, dan masyarakat," ujar Edi.

Menindaklanjuti RDP tersebut, Komisi III DPRD Riau juga menjadwalkan peninjauan langsung proyek Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di Minas yang memiliki nilai investasi sekitar Rp7 hingga Rp8 triliun. DPRD ingin memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi negara maupun masyarakat Riau.

"Kami ingin memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Riau," ujar Politisi Gerindra Dapil Kampar tersebut.

Seperti diketahui, Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia yang menyumbang sekitar seperempat produksi minyak nasional. Karena itu, peningkatan lifting di wilayah kerja ini tidak hanya berdampak terhadap target produksi nasional, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap besaran PI 10 persen yang menjadi salah satu sumber PAD Provinsi Riau. -vie