RIAUIN.COM - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau kini dalam kondisi lampu kuning akibat beban belanja pegawai yang terlampau tinggi. Sebagai langkah darurat untuk menyelamatkan kesehatan fiskal daerah, otoritas setempat memutuskan memangkas penuh rencana penambahan pegawai baru guna menghindari ancaman sanksi dari pemerintah pusat.

Langkah pengetatan ini diambil karena porsi anggaran yang tersedot untuk menggaji aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah menembus batas aman, yakni di atas 30 persen dari total APBD. Jika kondisi ini terus dibiarkan, jalannya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Riau dipastikan akan tersandera kelangkaan dana.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Budi Fakhri mengungkapkan bahwa melonjaknya jumlah personel ini merupakan imbas dari gelombang pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam skala besar pada tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, struktur birokrasi saat ini menjadi terlalu gemuk dan membebani keuangan daerah.

"Tahun ini rekrutmen PNS baru ditiadakan. Kami harus mengerem penambahan personel karena jumlah pegawai yang ada saat ini sudah sangat padat," ujar Budi Fakhri saat memberikan penjelasan di Pekanbaru, Rabu (10/6/2026).

Restrukturisasi anggaran ini menjadi sangat mendesak mengingat regulasi terbaru dari pemerintah pusat menetapkan tenggat waktu hingga 1 Januari 2027 bagi seluruh pemerintah daerah untuk menurunkan porsi belanja pegawai maksimal di angka 30 persen. Hingga saat ini, Provinsi Riau termasuk dalam daftar wilayah yang posisinya masih berada di zona merah aturan tersebut.

Kendati demikian, Kementerian Dalam Negeri beserta kementerian terkait tengah menggodok opsi relaksasi fiskal berupa masa tenggang tambahan selama satu tahun. Kelonggaran ini diberikan agar daerah yang tengah berjuang menyeimbangkan anggarannya, termasuk Riau, memiliki waktu adaptasi dan tidak langsung dijatuhi sanksi pemotongan dana transfer pusat. (Bil)