RIAUIN.COM - Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan turun ke Provinsi Riau dalam waktu dekat untuk mengevaluasi langsung realisasi sejumlah program strategis nasional. Evaluasi tersebut bakal berfokus pada tiga program prioritas bentukan pusat, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, serta proyek Sekolah Rakyat.

Pemerintah Provinsi Riau kini tengah mematangkan validasi data lapangan dari organisasi perangkat daerah terkait agar laporan yang disajikan ke pemerintah pusat tidak direkayasa. Tiga instansi yang menjadi tumpuan utama dalam pelaporan ini meliputi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Riau, Dinas Sosial Riau, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Riau.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan, seluruh jajaran kepala dinas wajib menguasai dinamika riil di lapangan secara mendetail dan tidak hanya terpaku pada urusan administrasi di atas kertas. Akurasi data ini dinilai krusial sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan pemda terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ingin laporan perkembangan program strategis nasional ini disiapkan dengan matang. Jangan ada yang direkayasa, sampaikan saja apa adanya karena ini menyangkut marwah Pemerintah Provinsi Riau di mata pusat," ujar SF Hariyanto saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Selasa (9/6/2026).

Dari sektor jaminan sosial dan pendidikan, Dinas Sosial Riau melaporkan proyeksi Sekolah Rakyat di wilayah ini dibagi menjadi dua kategori, yakni sekolah rintisan dan sekolah permanen yang disesuaikan dengan kapasitas daerah. Saat ini, Riau sudah memiliki tiga Sekolah Rakyat dengan status rintisan, di mana dua unit berlokasi di Kota Pekanbaru dan satu unit berada di Kabupaten Rokan Hilir.

Kepala Dinas Sosial Riau Zulfadli menjelaskan, selain kelas rintisan yang sudah ada, pembangunan infrastruktur fisik untuk kategori permanen juga terus digenjot. Salah satu proyek percontohan yang sedang berjalan berada di Kabupaten Kuantan Singingi dan diproyeksikan segera menampung siswa baru.

"Untuk saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat di Kuansing progresnya sudah menyentuh 65 persen. Targetnya pada tahun ajaran baru mendatang bangunan ini sudah bisa dioperasikan," kata Zulfadli.

Zulfadli menambahkan, Kementerian Sosial juga telah merencanakan perluasan jangkauan program ini dengan menambah titik pembangunan prioritas baru di dua wilayah, yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. Skema yang diterapkan adalah pemerintah daerah menyediakan aset lahan, sedangkan seluruh kebutuhan fasilitas dan operasional ditanggung langsung oleh anggaran pemerintah pusat. (Bil)