Laporan: Hendrianto.

RIAUIN.COM— Penegakan hukum terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Polsek Cerenti dipertanyakan. Dalam dua minggu terakhir, aparat sudah tiga kali menggelar razia.

Namun, aktivitas ilegal ini bukannya berhenti, malah kian menjamur. Pantauan di sepanjang Sungai Kuantan dia hari lalu memperlihatkan pemandangan kontras.Rakit-rakit dompeng ilegal masih bebas berjejer.

Deru mesin penambang terdengar nyaring, seolah menantang hukum yang baru saja ditegakkan.

Kondisi ini memicu pertanyaan besar dari masyarakat. Rakit yang berjejer terbuka menjadi bukti kasat mata. Hukum di wilayah itu dinilai sedang tidak berdaya.

Polisi sebagai garda terdepan tidak boleh membiarkan pelanggaran di depan mata. Hal ini dinilai melukai rasa keadilan publik. Aparat seharusnya malu kepada warga yang setiap hari menonton pembiaran tersebut.

Menurur Akademisi Riau, Zulwisman SH MG, dampak PETI ini tidak hanya merusak wibawa hukum. Bencana ekologis kini mengintai warga. Jika sungai terus dikeruk, akibatnya bisa fatal.

"Pengerukan tanpa kendali ini membuat tebing sungai rawan runtuh. Jika tebing ambrol, rumah warga di pinggir sungai terancam ambles dan hanyut, " ucapnya.

Celakanya, perbaikan kerusakan ini tidak mudah. Biaya pembangunan turap penahan tebing sangat mahal. Di sisi lain, pemerintah belum tentu bisa cepat mengalokasikan anggaran untuk pembangunannya. Warga pun terpaksa hidup dalam ancaman bencana.

Informasi di lapangan menyebutkan, pola penertiban selama ini tidak efektif. Petugas memang turun membakar rakit. Namun, tindakan itu hanya menjadi solusi sementara.

Selang beberapa hari, pelaku kembali membangun rakit baru. Publik menilai polisi hanya menyasar pekerja kecil. Sementara itu, pemodal dan aktor intelektualnya tetap aman tak tersentuh.

Pendekatan hukum setengah hati ini bikin pelaku tak pernah jera. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus tergerus. Spanduk larangan kini dinilai hanya jadi pajangan tanpa taring.

Melihat kondisi yang berlarut-larut, desakan agar Kapolda Riau turun tangan makin menguat. Kapolda diminta tidak menutup mata terhadap kinerja jajarannya di tingkat bawah.

Publik secara tegas meminta Kapolda mengevaluasi total kinerja para Kapolsek. Terutama mereka yang di wilayah hukumnya marak ditemukan aktivitas PETI, seperti di Cerenti dan wilayah lainya.

"Jika terbukti tidak mampu atau terkesan melakukan pembiaran, pencopotan jabatan dinilai menjadi langkah yang tepat, " kata Ketua LSM Suluh Kuansing Nerdi Wantomes SH.

Menurut Nerdi, langkah tegas dari pimpinan tertinggi Polda Riau ini mutlak diperlukan. Evaluasi ini penting demi mengembalikan marwah institusi, sekaligus membuktikan bahwa kepolisian adalah penegak hukum yang disegani, bukan yang diabaikan. (***)