RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memproyeksikan peningkatan signifikan kuota perbaikan sarana pendidikan melalui skema revitalisasi nasional. Setelah menyasar 439 sekolah pada tahun lalu, Riau kini mengusulkan sekitar 900 sekolah dari berbagai jenjang untuk mendapatkan rehabilitasi fasilitas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun anggaran 2026.

Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan antara delegasi Pemprov Riau yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi dengan jajaran kementerian di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Upaya pembenahan ini sejalan dengan peningkatan target revitalisasi nasional yang melonjak dari 16.000 sekolah pada 2025 menjadi 71.000 sekolah pada 2026.

Syahrial Abdi menjelaskan bahwa fokus usulan tahun depan mencakup 76 SMA dan 33 SMK yang sudah masuk dalam sistem, ditambah usulan pembangunan enam Unit Sekolah Baru (USB) SMA. Selain infrastruktur bangunan fisik, pemerintah daerah juga mendorong percepatan validasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Pekanbaru, Indragiri Hilir, Siak, dan Kepulauan Meranti yang hasilnya dijadwalkan terbit pada 18 Mei mendatang.

"Kami berharap porsi revitalisasi untuk Riau meningkat dua kali lipat mengikuti kenaikan kuota nasional. Dukungan pusat sangat krusial untuk memperkecil disparitas kualitas sarana pendidikan di daerah," ujar Syahrial.

Persoalan legalitas lahan juga menjadi poin krusial dalam pertemuan tersebut. Saat ini terdapat 17 SMA dan SMK di Riau yang berdiri di atas lahan eks Caltex atau Chevron yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Status pinjam pakai yang belum bersertifikat selama ini menghambat penyaluran bantuan dana revitalisasi dari pusat.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto memberikan sinyal solusi melalui diskresi administratif. Pihaknya membuka opsi penggunaan surat pernyataan dari PHR sebagai jaminan izin revitalisasi agar anggaran negara tetap bisa dikucurkan ke sekolah-sekolah tersebut tanpa terganjal kendala sertifikasi lahan.

Di sisi lain, digitalisasi ruang kelas akan diperluas melalui distribusi perangkat Interactive Flat Panel (IFP). Setiap sekolah yang sebelumnya hanya memiliki satu unit, dijadwalkan menerima tambahan tiga unit perangkat pada 2026 untuk mendukung pembelajaran interaktif.

Pertemuan tersebut juga menegaskan kepastian perlindungan bagi guru non-ASN melalui penggunaan maksimal 20 persen dana BOS Pusat untuk honorarium sesuai regulasi terbaru. Guna menjamin ketenangan tenaga pendidik, pemerintah menekankan bahwa setiap persoalan hukum dalam pelaksanaan program akan diprioritaskan melalui penyelesaian internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum masuk ke ranah penegak hukum.

Hadir dalam delegasi Riau antara lain Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, Bupati Siak Afni Zulkifli, Kepala BPMP Riau Nilam Suri, serta perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota lainnya di wilayah Riau. (Bil)