RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau memutuskan untuk menghentikan sementara Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menyusul tingginya intensitas hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah Bumi Lancang Kuning dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini diambil guna memitigasi risiko bencana banjir yang berpotensi muncul akibat curah hujan berlebih.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Riau M Edy Afrizal menjelaskan bahwa penghentian penyemaian garam dilakukan untuk menjaga keseimbangan debit air. Hingga penghentian sementara ini diberlakukan, total garam yang telah disemai di langit Riau mencapai 64 ton.

"Saat ini curah hujan sudah cukup tinggi dan merata. Jika OMC tetap dipaksakan, kita khawatirkan volume air akan meluap dan memicu banjir di pemukiman warga," ujar M Edy Afrizal di Pekanbaru, Rabu (13/5/2026).

Meskipun penyemaian dihentikan, armada pesawat pendukung OMC tidak ditarik dari Riau. Pesawat tersebut tetap disiagakan sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Untuk mengisi waktu jeda, armada udara ini dialihfungsikan guna memantau titik panas melalui patroli udara rutin.

Kondisi cuaca terkini juga membawa dampak positif terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Titik api yang sebelumnya sempat terpantau di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Pelalawan kini dipastikan telah padam sepenuhnya.

"Status karhutla saat ini nihil. Upaya pemadaman tim darat dan udara sangat terbantu oleh faktor alam, yakni hujan lebat yang turun merata," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai wilayah yang terendam banjir. Namun, BPBD Riau mencatat adanya kenaikan permukaan air di sejumlah sungai besar. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh personel BPBD di tingkat kabupaten dan kota diinstruksikan untuk tetap dalam posisi siaga satu.

M Edy Afrizal mengimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi luapan air yang datang secara tiba-tiba. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan pemerintah daerah setempat guna mempercepat proses evakuasi jika dibutuhkan bantuan darurat. (Bil)