RIAUIN.COM - Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kuliner di Kota Pekanbaru, Riau, mulai menanggung beban operasional yang kian berat akibat lonjakan harga minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita. Produk yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat bawah tersebut kini dijual jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Di kawasan Kecamatan Rumbai, harga jual di tingkat pedagang eceran terpantau telah menembus angka Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter. Kondisi ini memaksa para pelaku usaha makanan untuk memutar otak guna mempertahankan margin keuntungan yang semakin menipis.

Katie, seorang pengusaha kuliner di Rumbai, mengungkapkan bahwa kenaikan harga minyak goreng ini menjadi pukulan beruntun setelah sebelumnya mereka dihadapkan pada kenaikan harga plastik kemasan dan bahan pokok lainnya. Menurut dia, menaikkan harga jual makanan kepada pelanggan bukan perkara mudah karena sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat.

"Kemarin baru saja naik harga karena plastik mahal. Sekarang minyak goreng naik lagi. Jika harga makanan terus dinaikkan, kami khawatir pelanggan akan berkurang," ujar Katie saat ditemui, Jumat (8/5/2026).

Senada dengan pelaku usaha kuliner, para pedagang di kios sembako juga mengaku dilematis dalam menetapkan harga jual. Susanti, salah satu pemilik warung harian, menjelaskan bahwa kenaikan harga sudah terjadi sejak di tingkat penyalur atau distributor.

Susanti memerinci, saat ini Minyakita kemasan pouch satu liter dijual seharga Rp21.000, naik signifikan dari harga sebelumnya yang berkisar Rp18.000. Sementara untuk kemasan bantal satu liter, harga melonjak menjadi Rp20.000 dari sebelumnya Rp17.000.

"Dari penyalur sudah tinggi harganya. Kalau kami tetap menjual sesuai HET, kami jelas merugi karena modalnya saja sudah di atas itu," kata Susanti.

Hingga saat ini, keterbatasan pasokan dan rantai distribusi yang tidak stabil diduga menjadi pemicu utama harga Minyakita melambung di pasar lokal. Para pedagang dan pelaku UMKM berharap pemerintah daerah segera turun tangan melalui operasi pasar atau pengawasan distribusi secara ketat. Langkah stabilisasi harga sangat dinantikan agar biaya produksi usaha kecil tetap terkendali dan tidak memicu efek domino terhadap harga kebutuhan pokok lainnya di Pekanbaru. (*)