RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mengintegrasikan seluruh basis data sektoral melalui peluncuran Forum Satu Data Indonesia tingkat kota, Kamis (30/4/2026). Langkah ini diambil untuk mengakhiri persoalan data yang tidak akurat yang selama ini kerap menghambat ketepatan sasaran kebijakan pembangunan di lapangan.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan bahwa validitas data merupakan fondasi utama sebelum pemerintah mengeksekusi program kerja. Menurut dia, kualitas pembangunan sebuah kota saat ini tidak lagi hanya diukur dari kecepatan layanan, tetapi dari seberapa akurat data yang menopang kebijakan tersebut.

"Kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data yang valid. Kita tidak ingin lagi ada program yang meleset karena basis datanya lemah," ujar Agung saat membuka agenda Kick Off Forum Satu Data di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Guna memastikan validitas tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru mengandalkan program "Satu ASN Satu RW". Petugas di lapangan diinstruksikan untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi selisih informasi, terutama pada isu krusial seperti angka kemiskinan dan penanganan warga terlantar.

Agung memberikan perhatian khusus pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi produsen data vital. Dinas Sosial diminta memastikan akurasi data kemiskinan, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) diinstruksikan merapikan basis data posyandu.

Inovasi pengelolaan data ini juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan lingkungan dan ekonomi secara mikro. Agung mencontohkan keberhasilan Denpasar dalam memetakan perilaku pemilahan sampah masyarakat yang berujung pada efisiensi lahan TPA. Di Pekanbaru, pendekatan serupa mulai diterapkan untuk mengontrol inflasi, khususnya dalam memetakan kebutuhan dan distribusi komoditas cabai.

"Data bukan sekadar angka di atas kertas, tapi instrumen perbaikan kota. Fokus kita bukan menyajikan data yang tampak sempurna, melainkan data yang jujur agar masalah di Pekanbaru bisa terurai," katanya lagi.

Sinergi ini juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai mitra pengawas integrasi data daerah ke level pusat. Sebelumnya, pengelolaan data di Pekanbaru sempat mendapat sorotan positif dari Kementerian Dalam Negeri setelah berhasil mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 800 miliar menjadi Rp 1,2 triliun melalui optimalisasi data fiskal yang lebih transparan. (Bil)