RIAUIN.COM - Sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, memasuki babak baru di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Kamis (16/4/2026). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat pejabat teras di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk membongkar praktik lancung di balik tata kelola birokrasi daerah tersebut.

Kehadiran para pejabat kunci ini menjadi langkah awal pembuktian jaksa setelah sebelumnya majelis hakim menolak seluruh keberatan atau eksepsi yang diajukan kubu terdakwa. Keempat saksi yang dihadirkan adalah Sekretaris Inspektorat Agus Riyanto, Kepala Biro Hukum Yan Darmani, Kepala Bappeda Riau Purnama Irawansyah, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Embiyarman.

Dalam persidangan tersebut, jaksa menekankan bahwa keterangan para saksi saling berkelindan untuk mengungkap alur penerimaan uang yang diduga melibatkan Abdul Wahid serta dua terdakwa lainnya, yakni M Arief Setiawan dan Dani M Nursalam. Pemeriksaan saksi dilakukan secara bertahap namun dalam satu rangkaian persidangan yang terintegrasi untuk melihat konsistensi fakta.

"Keterangan para saksi memiliki keterkaitan satu sama lain. Kami usulkan pemeriksaan dilakukan secara bersamaan dengan pergantian secara berurutan," ujar Jaksa Penuntut Umum saat memberikan pengantar di hadapan majelis hakim.

Majelis hakim sebelum memulai pemeriksaan mengingatkan para saksi mengenai konsekuensi hukum dari sumpah yang mereka ucapkan. Para pejabat tersebut diminta memberikan kesaksian yang jujur dan lugas tanpa menutup-nutupi fakta yang terjadi selama mereka menjabat di bawah kepemimpinan Abdul Wahid.

Kasus ini menjadi sorotan publik Riau karena melibatkan jajaran elit birokrasi yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan perencanaan pembangunan. Keterangan dari sektor hukum, perencanaan, hingga pengawasan diharapkan dapat mengonfirmasi mekanisme gratifikasi yang didakwakan kepada para terdakwa. -Juh