RIAUIN.COM– Bupati Pelalawan Zukri Misran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Selasih, Selasa (14/4/2026). Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas video viral keluhan pasien terkait pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang diduga tidak optimal terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. 

Dalam sidak tersebut, Zukri didampingi Asisten I Zulkifli, Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan Asril, Direktur RSUD Selasih, serta sejumlah kepala OPD terkait. Ia langsung menemui tenaga kesehatan yang bertugas saat kejadian untuk meminta klarifikasi.
Zukri menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, baik terhadap pasien umum maupun pengguna BPJS. 

“Kedepannya pelayanan di RSUD Selasih harus lebih baik. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pasien umum dan pasien BPJS. Jika pasien sudah berada di RSUD, tidak boleh lagi dirujuk kembali ke Puskesmas,” tegasnya. 

Dia menekankan pentingnya peran aktif manajemen rumah sakit dalam membangun koordinasi dengan fasilitas kesehatan lainnya. 

“Manajemen harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jangan sampai pasien yang dalam kondisi sakit harus bolak-balik ke beberapa fasilitas kesehatan,” ujarnya. 

Zukri juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) dan pengobatan gratis sejak 2023. 

Menurutnya, layanan kesehatan gratis kini tidak hanya tersedia di fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau hingga tingkat desa melalui peran bidan desa. 

“Pemerintah daerah telah memfasilitasi bidan desa untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis, seperti gula darah, asam urat, tekanan darah, hingga kolesterol,” jelasnya. 

Selain itu, Pemkab Pelalawan juga menghadirkan program “Santun Lansia”, yakni layanan khusus bagi kelompok lanjut usia dengan sistem jemput bola. 

“Melalui program ini, tenaga kesehatan secara aktif mendatangi rumah warga lansia untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis,” tambahnya. 

Di akhir keterangannya, Zukri menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. 

“Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat. Jika masih ada yang belum terlayani dengan baik, itu menjadi tanggung jawab kami bersama untuk segera memperbaikinya,” tutupnya. -mmd