RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPRD Provinsi Riau menyepakati penguatan integritas pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai poin krusial dalam evaluasi kinerja tahun anggaran 2025. Perbaikan sistemik di Unit Pelaksana Teknis dan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah menjadi fokus utama guna memastikan program kerja berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat finalisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 di Ruang Rapat Medium Kantor DPRD Riau, Pekanbaru, Selasa (14/4/2026). Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi dan Ketua DPRD Riau Kaderismanto ini bertujuan membedah capaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum disahkan dalam rapat Badan Anggaran pada 20 April mendatang.

Syahrial Abdi menjelaskan bahwa evaluasi tahun ini memberikan penekanan khusus pada efektivitas program yang telah berjalan sepanjang 2025. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melakukan penandatanganan komitmen integritas di sektor pelayanan publik, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Samsat.

"Seluruh petugas, baik dari Badan Pendapatan Daerah maupun kepolisian yang mengelola sistem, sudah berkomitmen untuk tidak lagi bermain-main dalam pelayanan. Semua sepakat memperkuat integritas demi percepatan peningkatan PAD," ujar Syahrial Abdi.

Selain integritas layanan, Syahrial Abdi menambahkan bahwa pembenahan secara sistemik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi prioritas untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan langkah DPRD Riau yang telah membentuk Pansus optimalisasi PAD demi mendukung kebijakan Penjabat Gubernur Riau.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ 2025 Androy Aderianda menegaskan bahwa dokumen LKPJ tidak boleh hanya dipandang sebagai gugur kewajiban administratif tahunan. Ia berharap hasil bedah kinerja ini menjadi instrumen evaluasi yang jujur dan transparan untuk memperbaiki kebijakan pembangunan di masa depan.

"Evaluasi ini harus memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita butuh catatan perbaikan agar program-program kedepan lebih tepat sasaran," kata Androy Aderianda.

Melalui sinergi antara eksekutif, legislatif, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Riau optimistis kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akan terus meningkat pada periode anggaran berikutnya. (Bil)