Oleh: Hendrianto.

PANSUS DPRD Kuansing sedang sibuk. Kamis pekan lalu, sembilan dinas dipanggil. Agendanya satu: membedah usulan Bupati Suhardiman Amby.

Bupati ingin ganti "baju". Namanya perubahan SOTK. Struktur Organisasi Tata Kerja. Ada sembilan poin yang disodorkan ke meja dewan.

Intinya? Pemecahan. Banyak dinas yang selama ini "gemuk" mau dipisah.

Satpol PP tidak lagi mengurus pemadam kebakaran. Pendidikan pecah kongsi dengan olahraga. Sosial pisah dari pemberdayaan masyarakat. Sampai urusan kebudayaan dan pariwisata pun ingin punya rumah sendiri-sendiri.

Tujuanya sederhana: Biar fokus. Biar lincah.

Ketua Pansus, Fedrios Gusni, sudah pasang ancang-ancang. Mereka mau ke Batam. Ingin melihat bagaimana kota itu sukses mengelola dinas yang mandiri. Damkar di sana sudah berdiri sendiri. Hasilnya? Memang beda.

Tapi, tunggu dulu. Ada pertanyaan besar yang mengganjal.

Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, seberapa mendesak ganti "baju" ini? Kita tahu, efisiensi anggaran sedang jadi mantra di mana-mana. Nasional maupun daerah.

Apalagi, kondisi "dompet" Kuansing sedang tidak baik-baik saja.

Saat ini, Kuansing sedang dililit utang. Istilah kerennya: defisit. Nilainya tidak main-main. Mencapai Rp190 miliar. Angka yang sangat besar untuk daerah yang sedang berjuang menata diri.

Logikanya begini. Memecah dinas itu bukan sekadar ganti papan nama di depan kantor.

Pecah dinas berarti jabatan baru. Ada kepala dinas baru. Ada sekretaris baru. Ada kepala bidang, kepala seksi, hingga staf baru. Tentu, ada tunjangan jabatan baru yang harus dibayar negara.

Belum lagi urusan infrastruktur. Kantornya di mana? Mobil dinasnya bagaimana? ATK-nya siapa yang bayar? Semua itu ujung-ujungnya: uang rakyat.

Pertanyaannya: Kalau utang sudah menumpuk Rp190 miliar, mengapa justru menambah beban belanja tetap?

Pemerintah mungkin berargumen. Bahwa pemecahan ini untuk menggenjot PAD. Pendapatan Asli Daerah. Logikanya, kalau dinasnya fokus, tarikan retribusi dan pajaknya bisa lebih kencang.

Pansus ingin belajar ke Batam. Boleh saja. Tapi harus jeli melihat data.

Tahun 2026 ini, Batam justru sedang melakukan diet ketat. APBD mereka dipangkas hingga Rp500 miliar. Dana pusat berkurang, mereka pun sadar diri. Mereka tidak sibuk tambah dinas, tapi sibuk memutar otak agar PAD yang targetnya Rp2,58 triliun itu bisa tercapai.

Batam itu mesin uangnya sudah raksasa. Tapi tetap waspada. Tetap tahu kapan harus injak rem belanja.

Bandingkan dengan kita. Mesin PAD kita masih sering batuk-batuk. Utang numpuk. Tapi kok malah ingin menambah gerbong birokrasi?

Ibarat tetangga sebelah yang kaya raya saja sedang ikat pinggang dan kerja lembur, kita yang banyak utang malah sibuk kredit motor baru. Biar kelihatan keren, katanya.

Memang, alasan Bupati mulia. Ingin mempercepat visi-misi. Ingin pelayanan lebih oke. Ingin sawit dan peternakan diurus lebih serius. Itu bagus. Sangat bagus.

Tapi, apakah pelayanan publik hanya bisa hebat kalau kantornya banyak?

Lihat Surabaya. Damkarnya hebat bukan hanya karena dinasnya berdiri sendiri. Tapi karena teknologinya maju dan sistemnya jalan. Lihat Kabupaten Bandung. Risetnya jalan bukan karena nama "Baperida", tapi karena orang-orang di dalamnya memang ahli riset.

Pansus harus bawa kalkulator ke Batam nanti. Jangan cuma bawa kamera untuk foto-foto kantor mewah. Lihat bagaimana mereka membiayainya. Dan lihat, betapa ngerinya mereka menjaga agar belanja pegawai tidak makin bengkak.

Rakyat Kuansing butuh jalan yang bagus. Butuh harga sawit yang stabil. Butuh sekolah yang bermutu. Kalau pemecahan dinas ini tidak langsung menyentuh itu, buat apa?

Jangan sampai kita sibuk mengurus "wadah", tapi lupa memikirkan "isi".

Baju baru memang keren. Tapi kalau harganya mahal, dibeli pakai utang, dan perut sedang lapar, baju lama yang rapi pun sebenarnya masih sangat layak pakai. (***)
 

(Penulis merupakan Jurnalis di riauin.com)