RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mengakui bahwa perbaikan drainase sepanjang 80 kilometer yang dilakukan selama tahun 2025 belum mampu menuntaskan persoalan banjir secara menyeluruh. Belum terintegrasinya antar-saluran air menjadi kendala utama yang membuat genangan tetap muncul saat intensitas hujan tinggi.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru dengan agenda pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (6/4/2026). Dalam forum tersebut, legislatif menyoroti efektivitas infrastruktur yang belum sebanding dengan keluhan masyarakat terkait banjir dan kerusakan jalan.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar menyatakan bahwa pihaknya menjadikan catatan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi krusial bagi tahun kedua kepemimpinannya bersama Wali Kota Agung Nugroho. Ia menyebut, meski pembangunan fisik terus berjalan, masalah konektivitas antar-jaringan air tetap menjadi pekerjaan rumah yang berat.

"Permasalahan utama terletak pada sistem drainase yang belum terintegrasi dengan baik. Ke depan, fokus kami adalah penataan ulang agar jaringan ini terkoneksi secara sistemis," ujar Markarius Anwar.

Sepanjang tahun lalu, Pemkot Pekanbaru sebenarnya telah melakukan normalisasi dan perbaikan saluran air secara masif. Namun, tanpa sistem yang saling terhubung, air cenderung tertahan di titik-titik tertentu dan meluap ke badan jalan.

Selain masalah drainase, rapat paripurna tersebut juga menekankan pentingnya perbaikan akses jalan mengingat banyaknya titik jalan rusak akibat genangan air yang tidak mengalir.

Sinkronisasi program dengan memastikan pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan selaras dengan rencana induk (masterplan) pengendalian banjir kota.

Markarius Anwar menambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan secara bertahap. Ia menekankan bahwa solusi jangka panjang tidak hanya sekadar membangun parit baru, melainkan memastikan aliran air dapat sampai ke sungai tanpa hambatan teknis di tengah pemukiman warga. (Bil)