RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menyalurkan berbagai skema bantuan sosial dengan nilai total mencapai Rp 162 juta dalam rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Al-Jama’ah, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (6/3/2026). Selain bantuan kemitraan perbankan, penyaluran juga menyasar kelompok dai, anak yatim, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan.

Adapun rincian bantuan yang diserahkan meliputi dana Program Kemitraan Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp 30.000.000, Seribu Paket Santunan Idulfitri (SPSI) senilai Rp 20.000.000 untuk 40 penerima, serta Kado Dai Riau (KADIR) sebesar Rp 10.000.000 bagi 10 pendakwah.

Selain itu, Pemprov Riau menyerahkan santunan jaminan kematian dan beasiswa dengan nilai akumulatif Rp 102.000.000. Santunan kematian tersebut diserahkan secara simbolis kepada ahli waris Zul Indra Yahya yang merupakan buruh bongkar muat PUK SPPP-SPSI Gandaerah Hendana, serta Hermanto, buruh di Pelabuhan Pelindo.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyatakan, Safari Ramadan ini merupakan instrumen pemerintah untuk memperkuat relasi sosial sekaligus memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang membutuhkan.

"Bulan Ramadan menjadi momentum memperkuat kebersamaan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bantuan tersalurkan langsung kepada masyarakat yang berhak," ujar Syahrial Abdi.

Menurut Syahrial, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjadi stimulan bagi pembangunan daerah melalui penguatan jaring pengaman sosial.

Di sisi lain, Pengurus Masjid Al-Jama’ah Sutikno mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang memilih lokasi tersebut sebagai titik penyaluran bantuan. Ia menilai bantuan ini sangat krusial bagi warga di sekitar masjid, terutama menjelang perayaan Idulfitri.

"Kami berterima kasih atas perhatian Pemprov Riau. Bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi jamaah dan warga kurang mampu di lingkungan kami," kata Sutikno.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut ditutup dengan tausiah keagamaan dan dialog antara pejabat pemerintah daerah dengan warga setempat. (Bil)