Oleh: Hendrianto.

DEMOKRASI Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Setelah dua dekade rakyat menikmati hak kedaulatan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan ke tangan DPRD kembali mengemuka.

Di bawah naungan koalisi besar pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, gagasan ini bukan sekadar isu teknis, melainkan langkah strategis yang berpotensi mengubah wajah perpolitikan lokal. Pertanyaannya, apakah ini sebuah upaya perbaikan sistem demi efisiensi, atau justru sebuah langkah mundur yang menjauhkan pemimpin dari rakyatnya?

Argumen utama yang diusung oleh koalisi pro-Pilkada DPRD berakar pada masalah biaya politik yang ugal-ugalan. Pilkada langsung dianggap sebagai "mesin penguras" APBN dan APBD yang tidak berkelanjutan.

Selain beban negara, biaya kampanye yang sangat tinggi bagi kandidat dituding sebagai akar penyebab korupsi kepala daerah; mereka dipaksa mencari modal besar dari penyokong dana, yang berujung pada praktik balas budi proyek saat menjabat.

Selain itu, koalisi melihat bahwa Pilkada langsung sering kali meninggalkan luka sosial berupa polarisasi horizontal. Dengan mengembalikan mandat ke DPRD, proses suksesi diharapkan berlangsung lebih tenang di dalam ruang sidang, sesuai dengan prinsip permusyawaratan yang tertuang dalam Sila ke-4 Pancasila.

Strategi koalisi ini tampak nyata melalui penguasaan kursi mayoritas di DPR RI. Dengan posisi tawar yang dominan, jalan menuju revisi Undang-Undang Pilkada menjadi lebih terbuka.

Konsolidasi dilakukan dengan menyatukan persepsi bahwa stabilitas pemerintahan nasional akan lebih terjaga jika kepala daerah merupakan representasi dari garis politik yang searah dengan koalisi pusat. 
Hal ini menciptakan sistem yang "tegak lurus", di mana kebijakan pusat dan daerah dapat terintegrasi tanpa hambatan politik yang berarti di tingkat lokal.

Namun, narasi efisiensi ini mendapat tantangan keras dari aktivis demokrasi dan masyarakat sipil. Kekhawatiran terbesar adalah terjadinya transaksi politik di ruang gelap. Jika sebelumnya politik uang menyasar rakyat banyak, maka dalam Pilkada DPRD, politik uang dikhawatirkan terkonsentrasi pada segelintir elite partai di daerah.

Hal ini tidak hanya berisiko menyuburkan oligarki, tetapi juga mengebiri hak konstitusional warga negara. Rakyat tidak lagi memiliki kontrol langsung untuk menghukum pemimpin yang berkinerja buruk atau mengapresiasi pemimpin yang berprestasi melalui kotak suara.

Jika mekanisme ini disahkan, konfigurasi politik nasional akan mengalami pergeseran besar. Partai-partai besar dalam koalisi akan memegang kendali penuh atas siapa yang berhak memimpin di daerah. Dampaknya, ruang bagi calon independen atau tokoh alternatif yang tidak memiliki kedekatan dengan struktur partai akan tertutup rapat.

Fungsi check and balances juga terancam melemah, karena kepala daerah yang dipilih oleh DPRD cenderung akan menjadi "petugas partai" ketimbang pelayan publik, demi menjaga dukungan di parlemen daerah.

Upaya menggolkan Pilkada lewat DPRD oleh koalisi pemerintah adalah pertaruhan besar bagi masa depan demokrasi Indonesia. Di satu sisi, ada harapan akan terciptanya stabilitas politik dan penghematan anggaran. Namun di sisi lain, ada harga mahal yang harus dibayar: hilangnya kedaulatan rakyat secara langsung dan risiko penguatan oligarki daerah.

Jalan tengah seperti pemisahan mekanisme pemilihan—langsung untuk Gubernur dan lewat DPRD untuk Bupati/Wali Kota—mungkin bisa menjadi opsi, namun kejujuran niat para aktor politik di parlemen tetap menjadi kunci utama. (***)