RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru menutup tahun 2025 dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan populis yang berdampak langsung pada masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup penurunan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 70 persen dan penetapan tarif parkir nol rupiah di seluruh gerai ritel modern, termasuk Indomaret dan Alfamart.

Wali Kota Pekanbaru Agung menyatakan, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada warga, terutama dalam upaya meringankan beban ekonomi. Ia menjelaskan bahwa setelah sempat mengalami lonjakan signifikan, Pemko memutuskan untuk memangkas kembali tarif PBB secara substansial pada tahun anggaran berikutnya.

“PBB tahun 2026 yang tadinya mencapai Rp1.552.246, kini diproyeksikan turun menjadi Rp408.588. Penurunan sebesar 70 persen ini adalah bukti keberpihakan kita kepada masyarakat Pekanbaru,” tegas Agung.

Ia bahkan mencontohkan, bagi warga yang tagihan PBB-nya di bawah Rp100 ribu, Pemko akan memberikan diskon penuh atau gratis pembayaran. “Jika sebelumnya masyarakat harus membayar, misalnya Rp102 ribu, maka pada tahun 2026 kita diskon 100 persen,” jelasnya.

Target PAD dan Efek Kebijakan Parkir
Meskipun melakukan pemotongan PBB, Agung tetap optimistis terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah mencapai Rp1,8 triliun pada 2025, ia menargetkan kenaikan sebesar Rp200 miliar untuk tahun mendatang.

“Kita targetkan PAD naik Rp200 miliar. Kalau target itu tidak tercapai, Kepala Dinas Pendapatan Daerah kita akan ganti,” ucapnya lugas.

Kebijakan populer lain adalah penerapan parkir gratis di seluruh halaman ritel modern. Kebijakan ini resmi dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Menurut Agung, seluruh dampak dari perubahan sistem parkir ini, termasuk nasib para juru parkir (jukir) yang ada, kini menjadi tanggung jawab penuh pihak manajemen ritel. Pihak Indomaret, misalnya, telah berkomitmen untuk merekrut para jukir sesuai dengan standar operasional perusahaan agar mereka tetap mendapatkan pekerjaan yang layak.

Bagi jukir yang tidak ingin bergabung sebagai pegawai ritel, Pemko dan pihak ritel menyediakan solusi alternatif. Agung menerangkan, “Indomaret menyediakan area gratis di halaman toko bagi juru parkir atau keluarganya yang ingin beralih profesi menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka bisa berdagang di sana tanpa kehilangan mata pencaharian.”

Agung berharap serangkaian kebijakan fiskal dan layanan publik ini menjadi fondasi baru untuk mewujudkan Pekanbaru yang lebih nyaman, inklusif, dan menjamin kesejahteraan warganya.

Sumber: Halloriau