RIAUIN.COM - Komisi II DPRD Riau menggelar rapat kerja bersama mitra kerja untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2026, Rabu (19/11/2025). Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II Adam Syafaat itu terungkap adanya pemangkasan anggaran pada Dinas Pariwisata serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau, dengan penurunan sekitar 10 persen.

Anggota Komisi II Ginda Burnama menyampaikan bahwa pemangkasan tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Menurut Ketua Fraksi Gerindra itu, sejumlah program strategis tetap menjadi perhatian, terutama penyelenggaraan ivent wisata nasional seperti Bakar Tongkang di Bagansiapiapi dan Pacu Jalur di Kuantan Singingi.

“Kedua kegiatan itu sudah menjadi agenda pariwisata nasional dan tetap diprioritaskan setiap tahun,” ujarnya.

Ginda mengatakan Komisi II akan menyampaikan catatan resmi terkait penyesuaian anggaran itu dalam rapat Badan Anggaran DPRD Riau. Ia menilai perubahan anggaran berpotensi berpengaruh pada kualitas layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah provinsi dalam merancang program kerja 2026,” kata dia.

Komisi II juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah di sektor masing-masing. Menurut Ginda, pemetaan potensi menjadi langkah awal sebelum OPD diminta mengoptimalkan sumber pendapatan.

“Kami ingin melihat peluang mana saja yang bisa diperkuat agar pendapatan daerah meningkat,” tuturnya.

Terkait evaluasi terhadap Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ginda menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Disperindag dan Pemerintah Provinsi Riau. Program penyediaan pangan murah yang dilaksanakan bersama BUMD, kata dia, sudah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota.

“Di Pekanbaru beberapa kecamatan sudah dikunjungi, dan di daerah lain juga begitu,” katanya.

Ia menilai pemerintah daerah cukup sigap dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah pusat pun telah memberikan atensi terhadap perkembangan inflasi di Riau.
“Kita lihat sampai akhir bulan ini bagaimana perkembangan penanganan inflasi,” ucapnya.

Ginda menegaskan pengawasan harga kebutuhan pokok akan terus dilakukan hingga akhir masa libur Nataru. Ia menyebut dirinya bersama anggota komisi telah beberapa kali turun ke lapangan memantau ketersediaan serta harga barang pokok.

“Dalam masa reses kemarin, persoalan harga dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu perhatian utama saya,” ujarnya.

Rapat kerja lanjutan mengenai KUA–PPAS 2026 rencananya dituntaskan pada Kamis (20/11/2025). Komisi II membidangi sekitar delapan OPD, di antaranya Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan. (Adv )