RIAUIN.COM — Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp12 triliun dipastikan menimbulkan tantangan besar dalam proses penyusunan APBD Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2026

DPRD Riau saat ini tengah membahas berbagai alternatif agar kebijakan tersebut tidak menurunkan kinerja perangkat daerah dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Sekretaris Komisi I DPRD Riau Amal Fathullah menyampaikan bahwa pihaknya terus mencari langkah efisiensi yang tidak mengorbankan produktivitas pegawai pemerintah daerah

“Pemotongan TKD yang nilainya mencapai Rp12 triliun tentu memberi efek cukup besar terhadap perencanaan anggaran Namun kami berusaha menemukan strategi agar pelaksanaan program pemerintahan tetap berjalan maksimal,” ujar Amal pada Kamis 13 November 2025

Amal menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan tersebut merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan

Ia juga menyoroti potensi pengaruh kebijakan itu terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Riau

“Kekhawatiran kami ada pada pengurangan TPP karena bisa berdampak pada motivasi kerja ASN serta stabilitas kinerja birokrasi di daerah,” kata Amal sebagaimana dikutip dari Halloriau

Lebih lanjut Amal mengungkapkan bahwa DPRD masih menunggu hasil pembahasan dari Komisi III dan Badan Anggaran DPRD Riau guna merumuskan langkah tindak lanjut yang tepat

“Kami menanti hasil rapat Banggar yang akan membahas detail dampak dan solusi dari kebijakan ini Harapannya ada keputusan terbaik agar roda pemerintahan di Provinsi Riau tetap berjalan efektif,” tutupnya. -adv