RIAUIN.COM – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi Riau melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap semua proyek strategis yang dijalankan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, langkah ini sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko praktik korupsi dalam lingkungan pemerintahan.

“Proyek-proyek strategis di dinas-dinas utama sebaiknya diperiksa setiap dua bulan. Apabila proyeknya bernilai besar, perlu dicek langsung siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut, apakah ada intervensi atau tidak. Ini penting karena praktik semacam itu dapat merugikan masyarakat,” ujar Edi Basri di Pekanbaru, Rabu (12/11/2025).

Edi Basri juga menyinggung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang terjadi di Pemprov Riau beberapa waktu lalu sebagai peringatan agar kejadian serupa tidak terulang.

Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa setiap bentuk korupsi harus ditindak tegas, termasuk bila melibatkan pihak yang memberi perintah atau berperan dalam pelanggaran.

“Kalau ada yang memerintahkan atau ikut serta hingga terjadi tindak pidana, berarti ada kerja sama dalam perbuatan itu. Semua itu harus diungkap,” tegasnya.

Ia menambahkan, masih adanya oknum yang melakukan korupsi menjadi keprihatinan tersendiri, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

“Kami di Komisi III berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sementara ada pihak yang masih bagi-bagi komisi. Hal ini tentu sangat disayangkan,” ungkap Edi Basri kepada halloriau.

Politikus tersebut berharap ke depan Pemprov dan DPRD Riau bisa memperkuat kerja sama untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. -adv