RIAUIN.COM – Komisi III DPRD Riau menyoroti keterlambatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas yang seharusnya diterima daerah melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Dalam rapat bersama sejumlah pihak terkait, terungkap bahwa kondisi keuangan PHR saat ini tengah mengalami defisit.

“Berdasarkan pembahasan, kondisi keuangan PHR sebenarnya minus. Namun karena laporan keuangan tidak boleh menunjukkan angka negatif, maka hanya dicatat satu dolar Amerika,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri, Rabu (12/11/2025).

Edi menjelaskan bahwa perubahan mekanisme pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah turut memengaruhi keterlambatan pembayaran tersebut. Sebelumnya, pembagian dilakukan dengan skema 65 persen untuk daerah dan 35 persen untuk pusat, kini berubah menjadi 80 persen untuk daerah dan 16 persen untuk pusat.

“Perubahan ini menyebabkan adanya keterlambatan pembayaran dari pemerintah pusat kepada PHR senilai 550 juta dolar AS atau lebih dari delapan triliun rupiah. Angka itu merupakan piutang yang seharusnya diterima dari negara,” jelas Edi mengutip dari halloriau.

Politisi Gerindra dari dapil Kampar itu berharap piutang negara kepada PHR segera dibayarkan agar bisa meningkatkan pendapatan daerah. Sebab, salah satu sumber utama pendapatan APBD Riau berasal dari dana Participating Interest (PI).

“Dari PI yang disampaikan, nilainya hanya satu dolar. Itu pun belum bersih 10 persen untuk daerah karena masih ada kekurangan pendanaan PHR yang harus ditutup terlebih dahulu. Adapun 10 persen PI untuk daerah akan dibagi rata, masing-masing 50 persen untuk pemerintah provinsi dan 50 persen untuk kabupaten atau kota penghasil,” jelasnya.

Sampai saat ini, pihak PHR belum dapat menyampaikan secara rinci besaran dana PI yang akan dimasukkan ke dalam APBD 2026.

“Pihak PHR meminta waktu satu hingga dua hari lagi untuk memberikan perkiraan jumlahnya,” tutup Edi. -adv