RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau berencana melakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menjelaskan kebijakan ini diambil karena kondisi pendapatan daerah tahun 2025 diperkirakan menurun cukup signifikan.

Menurut SF, realisasi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau diprediksi berkurang sekitar Rp1,1 triliun. Dengan situasi itu, Pemprov Riau harus mengambil langkah efisiensi agar keuangan daerah tetap stabil.

“Pendapatan kita kemungkinan turun sekitar Rp1,1 triliun, jadi perlu dilakukan penyesuaian agar anggaran tetap seimbang,” ujar SF.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN dan keluarganya karena kebijakan ini berdampak langsung pada pengurangan pendapatan mereka.

“Saya minta maaf kepada ASN dan keluarganya karena TPP akan mengalami pemotongan, kondisi keuangan memang belum memungkinkan,” kata SF Hariyanto dikutip dari halloriau.

Meski demikian, SF menegaskan jika pendapatan daerah membaik, maka besaran TPP akan ditinjau ulang dan berpotensi dinaikkan kembali. Ia juga meminta dukungan dari seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Kalau nanti pendapatan meningkat, TPP pasti kita naikkan lagi. Besarannya akan dihitung bersama Sekda dan Asisten III,” tambahnya.

Sebagai informasi, TPP merupakan tunjangan di luar gaji pokok yang diberikan kepada ASN dan PPPK guna mendorong kesejahteraan serta kinerja pegawai. Besarannya ditentukan berdasarkan jabatan, kinerja, disiplin, dan faktor-faktor lain seperti beban serta lokasi kerja. (*)