RIAUIN.COM- Tujuh organisasi mahasiswa eksternal kampus tergabung dalam Cipayung Plus Riau mengajak DPRD Riau untuk membahas kondisi keuangan keuangan daerah yang mengalami defisit Rp1,76 triliun. Hal tersebut disampaikan melalui surat Audiensi dan Klarifikasi kepada Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, Senin (28/7/2025).

Ketua Cipayung Plus Riau, Teguh Azmi mengatakan kehadiran mereka menemui pimpinan DPRD Riau dalam rangka menyampaikan keprihatinan masyarakat atas kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, seperti dalam LHP BPK RI.

"Kami menyadari bahwa banyak faktor yang turut berkontribusi atas kondisi defisit APBD Riau 2025 ini. Karen itu kami ingin mengusulkan beberapa hal kepada DPRD Riau yang merupakan representasi masyarakat," kata Teguh.

Keempat tuntutan tersebut yakni, pertama, meminta penjelasan terbuka kepada Pemerintah Provinsi Riau mengenai akar penyebab defisit dan langkah yang akan diambil. Kedua, mendorong terbentuknya tim pansus untuk mengawal pemulihan fiskal daerah secara berkelanjutan dan transparan.

Berikutnya, mematikan bahwa pemangkasan anggaran tidak berdampak kepada sektor vital. Seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan desa.

Tuntutan terakhir yakni, mendorong peningkatan PAD secara inovatif dan berkelanjutan, termasuk optimalisasi DBH sawit, PI 10% migas dan retribusi sektor-sektor unggulan lainnya.

"Dari hasil pertemuan dengan pimpinan tadi, beliau menjadwalkan pertemuan minggu pertama Agustus. Kami yakin DPRD Riau memiliki peran strategis dalam mengawal keuangan daerah yang sehat dan akuntabel," ujarnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslimin Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis). -vie